Concursus

Concursus adalah seseorang atau beberapa orang yang melanggar beberapa pasal .

Perbuatan berkelanjutan dalam pasal  64 KUHP

1. beberapa perbuatan
2. satu putusan kehendak
3. perbuatan sejenis
4. tenggang waktu

contoh :

perbuatan berkelanjutan sesorang yang mencuri uang majikannya yang banyak tetapi dialkukan sedikit demi sedikit (ps 362 KUHP system pemidanaan absorpsi)”tidak perlu tiap-tiap perbuatan ada 1 putusan kehendak yang penting perbuatan tersebut mencapai tujuan.

Pada tanggal 1 juli melanggar pasal 362 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara

Pada tanggal 6 juli melanggar pasal 375  KUHP dengan ancaman 6 tahun penjara

Pada tanggal 13 juli melanggar 369 KUHP ancaman pidananya 4 tahun pidana

Pada tanggal 16 juli melanggar 363 KUHP ancaman pidananya 7 tahun pidana

7+(1/3 x 7) = 9tahun 3 bulan system pemidanaannya concursus realis .apabila ada tindak pidana ke 2 (pasal 375 KUHP) belum di adili ,maka terhadap terhadap tindakan pidana tersebut dalam pasal 71 jika sesorang ,setelah di jatuhi pidana kemudian dinyatakan salah lagi,karena melakukan kejahatan atau pelanggaran sebalum ada putusan pidana itu ,maka pidana yang dulu di perhitungkan pada pidana yang akan di jatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal-hal perkara-perkara di adili pada saat yag sama “ pemikiran : kalau putusan hakim sudah max maka tidak di tambah tetapi hanya perbuatannya itu di annggap bersalah.

Hal-hal yang dapat menggugurkan hak menunutut dan melaksanakan pidana di dalam KUHP dan di luar KUHP

Dalam KUHP

• matinya terhukum pasal 83 KUHP
• lewat waktu pasal 84-85 KUHP

Di luar KUHP

• grasi menggugurkan menjalani hukuman atau sebagian hukuman
• abolisi  menggurkan hak menuntut hukuman
• amnesti  menggugurkan baik hak menuntut hukuman maupun menjalani hukuman

asas neb is in idem atau debet bis verari yaitu orang tidak dapat di untut untuk kali ke 2 nya karena satu perbuatan (feit) yang telah dilakukannya dan terhadap perbuatan itu talah di jatuhkan keputusan hakim yang tidak dapat di ubah dan tidak di tiadakan (ooherroepelijk)

di dalam hukum pidana terdapat suatu asas umum yaitu yang menentukan bahwa wewenang atau hak untuk menuntut suatu tindakan pidana di tugaskan kepada penuntut umum dan tidak tergantung kepada orang yang terkena.tetapi ada kekecualian yaitu dalam beberapa tindakan pidana tertentu hanya dapat dilakukan penuntutan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena tindakan pidana itu karena delik aduan dalam tindakan pidana aduan ini ada atau tidak adanya penuntutan  tergantung ada atau tidak adanya pengaduan dari pihak terkena pidana itu

delik aduan absolute adalah jenis tindak pidana yang oleh tindak pidana itu sendiri/tiap kejahatan yang dalam keadaan apaun tetap merupaka delik aduan. .maka untuk penuntutannya di perlukan adanya pengaduan yang termasuk tindak pidana ini adalah perzinaan (284) yang berhak mengadu adalah suami/istri,bersetubuh diluarkawin yang umurnya belum 15 tahun /belum waktunya dikawin (287) yang berhak mengadu adalah wakilnya yang sah dalam perkara perdata.

Delik aduan relative/nisbi adalah jenis tindak pidana aduan jika antara pelaku atau pembantu pidana itu dengan orang terkena pidana ada hubungan keluarga yanga sangat dekat tindakan pidana aduan ini 367 ayat 2 dan 3

Perbedaan delik absolute dan relative

Deliak aduan absolute	Delik aduan relative
harus disebutkan dalam pengaduannya adalah perbuatan atau kejadian meskipun penuntutan dapat dilakukan juga terhadap semua peserta oleh pengadu tidak di sebutkan dalam pengaduannya sehingga pengaduannya tidak dapat di pisahklan akan tetapi penuntut umum berwenang untuk tidak menuntut pelaku atau peserta yang tidak di cantumkan dalam pengaduan berdasarkan asas oppurtunitas	yang di sebutkan dalam pengaduan adalah nama  orang yang di sangka telah melakukan tindak piudana itu. jika ada beberapa peserta dalam tindakan pidana itu dan hanya seorang dari mereka yag di sebutkan maka penuntutan hanya dilakukan terhadap orang yang di adukan saja .penuntutan tidak dapat dilakukan terhadap peserta lainnya yang tidak di sebutkan dalam pengaduan sehingga pengaduan dapat di pisah-pisahkan.
pengaduan	Laporan
1.      pemberi tahun di sertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang telah merugikannya       2.      hanya dapat di ajukan terhadap delik tertentu yang semuanya merupakan kejahatan.   3.      hanya dapat di adukan oleh yang berhak   4.      pengaduan merupakan syarat penuntutan pidana   5.      pengaduan terikat oleh tenggang waktu tertentu yaitu 6 bulan bertempat tinggal di Indonesia 9 bulan jika orang yang berhak mengadu berada di luar Indonesia. 6.      dapat di tarik kembali dalam waktu 3 bulan setelah pengaduan di ajukan.	1.      pemberitahuan yang di sampaikan seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan UU kepada pejabat yang berwenang tentang atau sedang ataudi duga akan terjadinya peristiwa pidana .         2.      dilakukan baik kejahatan maupun pelanggaran.   3.      dapat dilakukan oleh semua orang   4.      tidak merupakan syarat untuk mengajukan/penuntutan tindak pidana 5.      laporan tidak terikat oleh tenggang waktu.   6.      tidak dapat di tarik kembali

karena asas hukum umum dalam hukum pidana  menentukan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut suatu tindak pidana sedangkan dalam delik aduan pengaduan dilakukan oleh yang terkena kejahatan jadi selama si korban/ terkena kejahatan tidak meporkan maka penuntut umum tidak dapat melakukan penuntut tetapi penuntut umum di perbolehkan untuk tidak menuntut karena ada asas opportunitas (hak untutk mengesampingkan)