Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana Ekonomi

Wednesday, May 30th, 2018 - Hukum Pidana, Hukum Pidana Ekonomi

 

PENGERTIAN

 

Corruption is the act of doing something with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others; a fiduciary’s or officials’s use of a station or office to procure some benefit either personally or for someone else, contrary to the rights of others. (Black’s Law Dictionary, 7th Edition, 1999)

 

 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

 

  1. rendahnya integritas atau sikap dan mental para pelaku;
  2. tidak adanya komitmen dan profesionalisme terhadap jabatan;
  3. tidak tersedianya peraturan perundang-undangan yang dapat menjerat perbuatan tindak pidana korupsi;
  4. rendahnya dan kurangnya penegakan hukum;

 

 

AKIBAT Tindak Pidana KORUPSI

 

  1. meningkatkan inequality;
  2. distorsi pada redistribusi peran dari negara;
  3. menyia-nyiakan sumber daya manusia dan sumber2 keuangan;
  4. menurunkan aspek layanan publik;
  5. menurunkan tingkat investasi dan produktifitas modal.

 

 

KARAKTERISTIK

 

  1. senantiasa melibatkan lebih dari satu orang;
  2. umumnya melibatkan kerahasiaan;
  3. melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik yang tidak selalu berupa uang;
  4. perbuatan terselubung dibalik pembenaran hukum;
  5. pelaku biasanya mempunyai pengaruh yang kuat baik status ekonomi maupun status politik yang tinggi;
  6. mengandung unsur tipu muslihat;
  7. mengandung unsur pengkhianatan kepercayaan;
  8. perbuatan tersebut melanggar norma, tugas, dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.

 

 

PENGATURAN

 

Pemerintahan Soekarno (1945-1966)

1956-1957: Gerakan antikorupsi dipimpin Kolonel Zulkifli Lubis, wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Kampanye antikorupsi, memberantas orang-orang yang dianggap “tak tersentuh” dan kebal hukum, baik di kalangan politisi, pengusaha, dan pejabat. Zulkifli bekerja sama dengan Jaksa Agung Suprapto dan melibatkan pemuda-pemuda eks tentara pelajar. Konon, alasan Zulkifli waktu itu, aparat hukum tidak berjalan dan tidak berfungsi, sehingga ia harus bertindak dengan caranya sendiri dengan membentuk “pasukan khusus”. Pada masa itu juga dikeluarkan Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957. Dalam aturan itu muncul istilah korupsi. Peraturan ini dibuat karena Kitab Undang Undang Hukum Pidana dianggap tidak mampu menanggulangi meluasnya praktek korupsi ketika itu.

Pemerintahan Soeharto (1967-1998)

1967: Sebagai penjabat Presiden waktu itu, Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 228 tahun 1967 untuk membentuk Tim Pemberantasan Korupsi.

1970: Dibentuk Komisi Empat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 1970. Komisi ini bertugas meneliti dan mengkaji kebijakan dan hasil yang dicapai dalam pemberantasan korupsi.

1971: Untuk pertama kalinya, Indonesia memiliki Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No 3 Tahun 1971.

1977: Pemerintah mencanangkan Operasi Tertib (Opstib) yang berlanjut dengan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 1977 tentang pembentukan Tim Operasi Tertib. Tim itu untuk meningkatkan daya dan hasil guna serta meningkatkan kewibawaan aparatur pemerintah dan mengikis habis praktek-praktek penyelewengan dalam segala bentuk

1980:
1. Pemerintah dan DPR menghasilkan Undang Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Menurut undang undang itu, baik pemberi maupun penerima bisa didakwa melakukan kejahatan.

2.Pemerintah mengeluarkan peraturan tentang Displin Pegawai Negeri yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 30 tahun 1980.

Pemerintahan B.J. Habibie (1998-1999)

1998:
1. Sidang umum MPR menghasilkan salah satu ketetapan yang secara tegas menuntut lahirnya pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) . Ketetapan itu tertuang dalam Tap MPR No XI/MPR/1998.

2. Pemerintah dan DPR menghasilkan Undang Undang Nomor 28 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

1999:
Pemerintah dan DPR menghasilkan UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai penyempurnaan UU No 3 tahun 1971.

Pemerintahan Abdurrahman “Gus Dur” Wahid (1999-2001)

1999:
1. Berdasarkan Keputusan Presiden No 127 tahun 1999, pemerintah membentuk Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara.

2. Terbitnya surat Keputusan Presiden tanggal 13 Oktober 1999 tentang pemeriksaan kekayaan penyelenggara negara berdasarkan standar pemeriksaan yang telah ditetapkan.

2000:
1. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 2000 tanggal 10 Maret 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional

2.Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdiri yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2000. Tim Gabungan ini merupakan cikal bakal dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

3. PP No. 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 

  1. Terbitnya surat keputusan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan HAM tanggal 7 Juli 2000 untuk menetapkan pembentukan tim persiapan Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diamanatkan UU No 31 tahun 1999.

 

 

Pemerintahan Megawati Soekarnoputri (2001-2004)

2001:
1. Pemerintah dan DPR mengeluarkan Undang Undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terpaksa dibubarkan karena adanya putusan hak uji materiil Mahkamah Agung.

2002:
Pemerintah dan DPR mengeluarkan Undang Undang No 30 tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Diisyaratkan, pembentukan komisi itu satu tahun setelah terbentuknya undang-undang.

2003:
1. Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden No 73 tahun 2003 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tanggal 21 September 2003. Hasil panitia seleksi, diperoleh 10 nama dan diserahkan ke Presiden pada tanggal 6 Desember 2003. Dari 10 nama itu, DPR memilih lima sebagai pimpinan Komisi.

  1. DPR pada tanggal 19 Desember 2003 mengesahkan lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi hasil pilihan anggota Komisi Hukum DPR.

    3. Indonesia yang diwakili Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra menandatangani Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi di New York, Kamis 18 Desember 2003.

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

 

2004:

  • Melawan korupsi menjadi tema utama dari kerja Kabinet Indonesia Bersatu.

 

  • PP No. 24 tahun 2004 tentang Keduduan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah.

 

  • Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

 

 

  1. TP KORUPSI SBG TP EKONOMI

 

Pada hakekatnya korupsi termasuk kejahatan ekonomi, karena apabila dicocokkan dengan karakteristik kejahatan ekonomi, maka akan ditemukan persamaan-persamaan dalam hal sbb.:

  1. penyamaran atau sifat tersembunyi dari maksud dan tujuan kejahatan;
  2. keyakinan si pelaku terhadap kebodohan dan kesembronoan si korban;
  3. penyembunyian pelanggaran.

 

Korupsi juga memiliki kemiripan dengan tindak pidana ekonomi dalam hal unsur-unsur:

  1. perbuatan dilakukan dalam kerangka kegiatan ekonomi yang pada dasarnya bersifat normal dan sah;
  2. perbuatan tersebut melanggar atau merugikan kepentingan negara atau masyarakat secara umum, tidak hanya kepentingan individual saja;
  3. perbuatan tersebut mencakup pula perbuatan di lingkungan bisnis yang merugikan perusahaan lain atau individu lain.

 

 

  1. PENEGAKAN HUKUM DALAM KASUS-KASUS KORUPSI

 

Tindak pidana korupsi tidak hanya dapat dijerat dengan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, tetapi juga dengan UU No. 15 Tahun 2002 jo. UU No. 25 Tahun 2003 tentang TPPU.

 

 

Beberapa kasus korupsi:

  • Sujiono Timan;
  • Adrianus Waworuntu;
  • Hendra Widjaja;
  • Kasus-kasus BLBI;

 

  1. SUMBER BACAAN

 

  • Black’s Law Dictionary, 7th Edition, 1999.
  • Edi Setiadi Hz, Hukum Pidana Ekonomi, 2004.
  • Irene Hors, Fighting Corruption in Custom Administrations, Working Paper, OECD Development Centre.
  • http://www.transparency.org
  • Beberapa relevan artikel dari http://www.hukumonline.com
  • Kwik Kian Gie, Praktek Bisnis dan Orientasi Ekonomi Indonesia, 1998.
  • UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai penyempurnaan UU No 3 tahun 1971.
  • UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.