TAHAP PERSIAPAN GUGATAN PERDATA

Tuesday, May 22nd, 2018 - Hukum Acara Perdata

Apa yang harus dipersiapkan jika kita akan melakukan gugatan di Pengadilan ?

Ada beberapa tahap yang harus dipersiapkan jika ingin mengajukan gugatan ke pengadilan, yaitu :

  1. Menyusun Gugatan :

Pihak yang akan melakukan gugatan (selanjutnya disebut Penggugat) harus terlebih dahulu menyusun gugatan. Gugatan ini sebenarnya dapat secara lisan, akan tetapi sebaiknya dibuat dalam bentuk tertulis, agar memudahkan proses administrasi di kepaniteraan dan proses pemeriksaan oleh Majelis Hakim di pengadilan.

  1. Mendaftarkan Surat Gugatan :

Setelah surat gugatan ditandatangani, kemudian dimasukkan dan didaftarkan oleh Penggugat atau oleh wakilnya (menurut pasal 123 HIR), di bagian kepaniteraan Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat orang yang digugat (Tergugat) berdomisili atau bertempat tinggal.

(Pasal 118 ayat (1) HIR )

  1. Membayar (uang muka) biaya perkara :

Pada saat mendaftarkan surat gugatan, Penggugat akan dikenakan uang panjar biaya perkara yang besarnya ditetapkan oleh Pengadilan Negeri. Didalam praktek, setelah membayar uang muka perkara tersebut, Penggugat akan mendapatkan salinan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar), dimana dalam surat itu Penggugat ‘memberi kuasa’ kepada pihak panitera pengadilan untuk menyetor uang Penggugat kepada Negara.

(Pasal 121 ayat (4) HIR

  1. Mendapatkan Nomor Register Perkara :

Setelah proses administrasi awal dapat Penggugat lewati, maka surat gugatan Penggugat akan diberi nomor register perkara oleh pihak Pengadilan. Nomor register perkara (lebih populer dikenal dengan nomor perkara saja) ini harus selalu diingat, karena nomor ini telah menjadi bagian dari identitas Penggugat dalam beracara di Pengadilan.

Setelah mendapatkan nomor perkara, maka surat gugatan Penggugat telah resmi terdaftar di pengadilan.

Bagaimana jika Penggugat yang akan melakukan gugatan tidak mampu membayar biaya pemeriksaan perkara ?

Kewajiban untuk membayar panjar (uang muka) biaya perkara dapat ditinjau oleh Pengadilan jika Penggugat tidak mampu membayar.

Langkah yang harus ditempuh oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

  • Di dalam Surat Gugatan, pihak Penggugat harus mencantumkan permohonan agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara dapat memeriksa perkara secara prodeo, karena Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara.
  • Pada saat mendaftarkan Surat Gugatan tersebut di Pengadilan, lampirkan pula Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh pihak Kecamatan sesuai domisili Penggugat, yang menyatakan bahwa warga negara tersebut tidak mampu untuk membayar biaya perkara di Pengadilan.
  • Permohonan untuk diperiksa secara prodeo dan Surat Keterangan Tidak Mampu tersebut akan terlebih dahulu diperiksa oleh Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara sebelum perkara disidangkan, yaitu dengan mengadakan pemeriksaan pendahuluan yang dihadiri oleh para pihak yang berperkara.
  • Setelah pemeriksaan pendahuluan tersebut dilaksanakan, acara persidangan adalah mendengarkan putusan sela Majelis Hakim mengenai dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan Penggugat untuk diperiksa secara prodeo.
  • Jika Permohonan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mengeluarkan Surat Penetapan bahwa perkara tersebut akan diperiksa secara prodeo (gratis).
  • Berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tersebut, pemeriksaan perkara dapat dimulai.

Bagaimana jika pihak yang digugat lebih dari satu orang / pihak, sementara domisili mereka berbeda ?

Jika orang yang digugat lebih dari  satu orang / pihak , sementara domisili mereka berbeda, maka gugatan dimasukkan ke pengadilan negeri di wilayah hukum salah seorang / salah satu pihak yang digugat itu berdomisili atau bertempat tinggal. (Pilihan ini adalah hak Penggugat).

Didalam praktek, biasanya pilihan akan dijatuhkan di wilayah domisili Tergugat yang paling besar / dominan perannya dalam posisinya sebagai tergugat. Biasanya terlihat dari urutan posisinya sebagai tergugat I.

Bagaimana jika domisili atau tempat tinggal Tergugat tidak diketahui ?

Jika domisili atau tempat tinggal Tergugat tidak diketahui, maka gugatan dimasukkan ke pengadilan negeri diwilayah dimana barang tidak bergerak yang merupakan obyek sengketa (misal tanah, rumah dsb) berada.

Jika tidak ada barang bergerak yang merupakan obyek sengketa, maka dalam praktek biasanya Penggugat memasukkan gugatan ke pengadilan diwilayah Penggugat berdomisili.

Jika sengketa yang berkaitan dengan akta perjanjian, maka gugatan dapat dimasukkan ke pengadilan di wilayah domisili hukum yang telah dipilih oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut (biasanya setiap akta perjanjian selalu mencantumkan klausul tentang domisili hukum yang tetap, jika dikemudian hari terjadi perselisihan antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut)

Apakah pihak pengadilan dapat membantu hal yang berkaitan dengan proses memasukkan gugatan tersebut ?

Ya, berdasarkan pasal 119 HIR dinyatakan bahwa Ketua Pengadilan Negeri dapat memberikan nasehat dan pertolongan  kepada orang yang menggugat atau kepada wakilnya tentang hal memasukkan gugatannya.

Bagaimana jika Penggugat tidak dapat menulis dan tidak didampingi kuasa hukum, tetapi hendak mengajukan gugatan ke Pengadilan ?

Jika orang yang menggugat tidak pandai menulis, maka gugatan dapat diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan dan kemudian Ketua Pengadilan mencatat gugatan atau memerintahkan pihak kepaniteraan untuk mencatatnya.

(Pasal 120 HIR)

Apa saja prosesnya ?

Pasal 121 HIR :

  • Sesudah surat tuntutan dimasukkan itu atau peringatan yang diperbuat itu dituliskan oleh panitera pengadilan dalam daftar yang diuntukkan bagi itu, maka ketua itu menentukan hari dan jam waktu perkara itu akan diperiksa dimuka pengadilan negeri dan ia menyuruh memanggil kedua belah pihak supaya hadir pada waktu itu, disertai oleh saksi yang diminta mereka untuk diperiksa dan dengan membawa segala surat keterangan yang hendak dipergunakan.
  • Ketika memanggil yang digugat, maka sejalan dengan itu hendaklah diserahkan juga sehelai salinan surat tuntutan dengan memberitahukan kepadanya bahwa kalau ia kalau mau menjawab tuntutan itu dengan surat.
  • Tentang perintah yang disebut dalam ayat pertama itu dicatat dalam daftar yang disebut dalam ayat itu, demikian juga pada surat tuntutan asal.

Kewajiban membayar panjar biaya perkara :

Memasukkan kedalam register seperti dimaksud dalam ayat pertama, tidak boleh dilakukan kalau belum dibayar kepada panitera pengadilan sejumlah uang yang bagi sementara ditaksir oleh ketua pengadilan negeri menurut keadaan,

Apa saja komponen biaya yang harus dibayar terlebih dahulu oleh pihak Penggugat ?

Biaya kantor panitera pengadilan

Biaya pemanggilan bagi orang yang berperkara,

Biaya segala panggilan serta pemberitahuan yang diwajibkan

Biaya materai yang akan dipakai.

Apa saja yang dipertimbangkan Pengadilan dalam menentukan hari persidangan ?

Dalam pasal 122 HIR dinyatakan bahwa :

Ketika menentukan hari sidang, ketua hendaklah mengingat jauh letaknya tempat diam atau tempat tinggal kedua belah pihak daripada tempat pengadilan negeri bersidang, waktu antara memanggil kedua belah pihak pada hari persidangan lamanya tidak kurang dari tiga hari (tidak termasuk hari besar) kecuali dalam hal perlu benar perkara itu lekas diperiksa dan hal itu disebutkan dalam surat perintah itu.

Bolehkah Penggugat memberikan kuasa kepada orang lain (Kuasa Hukum) untuk mewakilinya mengajukan gugatan dan bersidang di Pengadilan ?

Boleh, Penggugat dapat memberikan kuasa kepada orang  lain (kuasa Hukum) untuk mewakilinya mengajukan gugatan dan bersidang di Pengadilan.

(Pasal 123 HIR)

Adakah pengecualian terhadap kewajiban membuat Surat Kuasa kepada Kuasa Hukum ?

Ada, yaitu pegawai negeri yang mewakili instansi pemerintah tidak perlu surat kuasa, yang ditegaskan dalam pasal 123 HIR ayat (1) yang menyatakan :

“pegawai negeri karena verordering umum, menjalankan perkara untuk Pemerintah sebgai wakil Negeri, tidak perlu memakai surat kuasa yang teristimewa itu”.

Apakah pengadilan berwenang untuk memerintahkan para pihak menghadap sendiri ?

Ya, pengadilan negeri berkuasa memberi perintah, supaya kedua belah pihak yang diwakili oleh kuasanya pada persidangan, datang menghadap sendiri”.