Hakikat Demokrasi

Monday, May 14th, 2018 - Kewarganegaraan

Secara etimologis, demokrasi terdiri dari dua kata Yunani : demos, yang berarti rakyat atau penduduk setempat dan cratein atau cratos, yang berarti kekuasaan atau kedaulatan.

Gabungan 2 kata demos-cratein atau demos-cratos memiliki arti suatu sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.

Secara terminologi :

  • Joseph A. Schmeter : Demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.
  • Sidney Hook : Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.
  • Philippe C. Schmitter : Demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih.
  • Henry B. Mayo : Demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Hakikat demokrasi adalah peran utama rakyat dalam proses sosial dan politik.

Pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan di tangan rakyat yang mengandung pengertian : pemerintahan dari rakyat (government of the people), pemerintahan oleh rakyat (government by the people), dan pemerintahan untuk rakyat (government for the people).

Ketiganya sebagai tolok ukur umum dari suatu pemerintahan yang demokratis.

Norma-norma Hidup Bersama

  • Kesadaran akan pluralisme
  • Musyawarah
  • Cara haruslah sejalan dengan tujuan
  • Norma kejujuran dalam pemufakatan
  • Kebebasan nurani, persamaan hak, dan kewajiban.
  • Trial and error (percobaan dan salah) dalam demokrasi.

Unsur-unsur Pendukung Tegaknya Demokrasi adalah Negara hukum, Masyarakat madani, Aliansi kelompok strategis.

  1. Negara Hukum (Rechtsataat atau The Rule of Law)
  • Memiliki pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melaui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta penjaminan HAM.
  • Secara garis besar negara hukum adalah sebuah negara dengan gabungan kedua konsep rechtstaat dan the rule of law.

Ciri-ciri rechtstaat adalah Adanya perlindungan terhadap HAM, Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaannpada lembaga negara untuk menjamin perlindungan HAM, Pemerintahan berdasarkan peraturan, Adanya perlindungan administrasi.

Ciri-ciri the rule of law adalah Supremasi aturan-aturan hukum, Kesamaan kedudukan di depan hukum (equality before the law), Jaminan perlindungan HAM.

Ciri – Ciri Negara Hukum menurut Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H., S.U adalah :

  • Adanya perlindungan konstitusional;
  • Adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
  • Adanya pemilu yang bebas;
  • Adanya kebebasan menyatakan pendapat;
  • Adanya kebebasan berserikat dan beroposisi;
  • Adanya pendidikan kewarganegaraan.

 

  1. Masyarakat madani (civil society)

Masyarakat madani (civil society) Adalah masyarakat dengan ciri-cirinya yang terbuka, egaliter, bebas dari dominasi dan tekanan negara.

 

Posisi penting masyarakat madani dalam pembangunan demokrasi adalah adanya partisipasi masyarakat dalam proses-proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah.

 

  1. Aliansi Kelompok Strategis

Aliansi Kelompok Strategis Yang terdiri dari partai politik, kelompok gerakan dan kelompok penekan (pressure group) atau kelompok kepentingan (interest group) termasuk didalamnya pers yang bebas dan bertanggung jawab.