Konvensi Internasional yang Telah Diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia

Sunday, May 13th, 2018 - Hukum Internasional

  • Konvensi No: 19 (1925)

tentang Perlakuan yang Sama bagi Pekerja Nasional dan Asing dalam hal Tunjangan Kecelakaan Kerja (Equality of Treatment for National And Foreign Workers as Regards to Workmen’s Compensation for Accident)

dibuat pada tahun 1925 dan diratifikasi pada tahun 1927 dan dinyatakan berlaku bagi Indonesia dengan Indonesia staatsblad 1929 No: 53

 

  • Konvensi No: 27 (1929)

tentang Pemberian Tanda Berat Pada Pengepakan Barang-Barang Besar yang Diangkut Dengan Kapal (The Marking at The Weight On Heavy Packages Transported By Vessels) dibuat pada tahun 1929 dan diratifikasi pada tahun 1933 Nederland staatsblad 1932 No: 185, Nederland staatblad 1933 No: 34 dan dinyatakan berlaku untuk Indonesia dengan Indonesia staatblad 1933 No: 117

 

  • Konvensi No: 29 (1930)

tentang Kerja Paksa atau Kerja Wajib (Forced or Compulsory Labour)

dibuat pada tahun 1930 dan diratifikasi pada tahun 1933 (Nederland staatsblad 1933 No: 26 jo 1933 No: 236) dan dinyatakan berlaku bagi Indonesia dengan Indonesia staatsblad 1933 No: 261

 

  • Konvensi No: 45 (1935)

tentang Memperkerjakan Perempuan di Bawah Tanah dalam Berbagai Macam Pekerjaan Tambang (The Employnment of Women on Underground Work in Mines of All Kind)

dibuat pada tahun 1935, diratifikasi pada tahun 1937 (Nederland staatsblad 1937 No: 15) dan dinyatakan berlaku bagi Indonesia dengan Indonesia Staatsblad 1937 No: 219

 

  • Konvensi No: 69 (1946)

tentang Sertifikasi Juru Masak Kapal (Certification of Ship’s Cook)

dibuat pada tahun 1946 dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden No: 4 tahun 1992

 

  • Konvensi No: 81 (1947)

tentang Inspeksi Ketenagakerjaan (Labour Inspection) dibuat pada tahun 1947

 

  • Konvensi No: 87 (1948)

tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atas Hak Berorganisasi (Freedom of Association and Protection of Right to Organize) dibuat pada tahun 1948 dan diratifikasi pada tahun 1998

 

  • Konvensi No: 88 (1948)

tentang Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja (Institute for Employment Service) dibuat pada tahun 1948

 

  • Konvensi No: 98 (1949)

tentang Penerapan Azas-azas Hak untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama (The Aplication of The Principles of The Right to Organize and to Bargain Collectively) dibuat pada tahun 1949 dan diratifikasi dengan Undang-undang nomor 18 tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No: 98 mengenai Berlakunya Dasar-dasar dari pada Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama (Lembaran Negara No: 42 tahun 1956)

 

  • Konvensi No: 100 (1951)

tentang Pengupahan yang Sama bagi Pekerja Laki-laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya (Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value) dibuat pada tahun 1951 dan diratifikasi dengan Undang-undang nomor 80 tahun 1957 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No: 100 mengenai Pengupahan bagi Pekerja Laki-laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya (Lembaran Negara No: 171 tahun 1957)

 

  • Konvensi No: 105 (1957)

tentang Penghapusan Kerja Paksa (Abolition of forced labour) dibuat pada tahun 1957 dan diratifikasi pada tahun 1999

 

  • Konvensi No: 106 (1957)

tentang Istirahat Mingguan dalam Perdagangan dan Kantor-kantor (Weekly Rest In Commerce and Offices) dibuat pada tahun 1957 dan diratifikasi dengan Undang-undang nomor 3 tahun 1961 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No: 106 mengenai Istirahat Mingguan dalam Perdagangan dan Kantor-kantor (Lembaran Negara No: 14 tahun 1961)

 

  • Konvensi No: 111 (1958)

tentang Diskriminasi dalam Kerja dan jabatan (Discrimination in Respect of Employment and Occupation) dibuat pada tahun 1958 dan diratifikasi pada tahun 1999

 

  • Konvensi No: 120 (1964)

tentang Kebersihan di Tempat Dagang dan Kantor (Hygiene in Commerce and Offices) dibuat pada tahun 1964 dan diratifikasi dengan Undang-undang nomor 3 tahun 1969 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No: 120 Mengenai Hygiene dalam Perdagangan dan Kantor-Kantor (Tambahan Lembaran Negara No: 2889 tahun 1969)

 

  • Konvensi No: 138 (1973)

tentang Batas Usia Minimum untuk Bekerja (Minimum Age for Admission to Employment) dibuat pada tahun 1973 dan diratifikasi pada tahun 1999 Konvensi No: 144 (1976) tentang Konsultasi Tripartit untuk Mempromosikan Pelaksanaan Standar Perburuhan Internasional (Tripartite Consultations to Promote the Implementation of International Labour Standards) dibuat pada tahun 1976 dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden No: 26 tahun 2006

 

  • Konvensi No: 182 (1999)

tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Elimination of the Worst Forms of Child Labour) dibuat pada tahun 1999 telah diratifikasi pemerintah pada tahun 2000

 

  • Konvensi No: 185

tentang Dokumen Identitas Pelaut (Seafarers’ Identity Documents/SID) diratifikasi pada tahun 2008

 

  • Konvensi Jenewa 1949

tentang peraturan atau norma-norma dalam kondisi perang, diratifiksi oleh Indonesia pada 30 September 1958.

 

  • Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik

diratifikasi dengan penetapan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2005

 

  • Undang-undang nomor 68/1958 yang meratifikasi konvensi tentang hak-hak Politik Perempuan. Diratifikasi pada 17 Juli 1958

 

  • UU RI No. 29 tahun 1999 tentang pengesahan International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965)

 

  • Convention On The Rights Of The Childs diratifikasi Indonesia pada tahun 2005 melalui Kepres No.36/1990

 

  • Ratifikasi kovenan Internasioanal tentang Hak-hak EKOSOB (International Covenant on Economic,social, and Cultural Right) pada Oktober 2005. Ratifikasi ini ditandai dengan terbitnya UU No. 11Tahun 2005 tentang PengesahanInternational Convenant on Economic, Social and Cultural Right (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

 

  • Konvensi ILO Tahun 1990 tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Keluarganya yang sudah diratifikasi lewat UU No 6 Tahun 2012

 

  • Konvensi Upah yang Setara, 1951 (No.100)

 

  • Konvensi Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan), 1958 (No.111)

 

  • Konvensi Pekerja dengan Tanggung Jawab Keluarga, 1981 (No.156)

 

  • Konvensi Perlindungan Kehamilan, 2000 (No.183).

 

  • Konvensi Internasional Hak-hak Penyandang Cacat

 

  • Resolusi Majelis Umum PBB 54/109 KONVENSI INTERNASIONAL PEMBERANTASAN PENDANAAN TERORISME

 

  • Covention Againts Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment orPunishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia) tahun 1987

 

  • Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak) tahun 1990

 

  • International Convention Againts Apartheid in Sports (Konvensi Internasional terhadap Anti Apartheid dalam Olahraga) tahun 1993

 

  • TRIP’S (Trade Related Aspects of Intellectuals Property Rights) (UU No. 7 Tahun 1994)

 

  • Paris Convention for Protection of Industrial Property (KEPPRES No. 15 Tahun 1997)

 

  • PCT (Patent Cooperation Treaty) and Regulation Under the PCT (KEPPRES No. 16 Tahun 1997)

 

  • Trademark Law Treaty (KEPPRES No. 16 Tahun 1997)

 

  • Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (KEPPRES No. 18 Tahun 1997)

 

  • WIPO Copyrights Treaty (KEPPRES No. 19 Tahun 1997)