Macam – Macam Perikatan

Thursday, May 10th, 2018 - Hukum Perikatan

  1. perikatan bersyarat (voorwaardelijk )

perikatan bersyarat adalah suatu perikatan yang digantungkan pada suatu kejadian di kemudian hari, yang masih belum tentu akan  atau tidak terjadi. Pertama mungkin untuk memperjanjikan, bahwa perikatan itu barul;ah akan lahir , apabila kejadian yang belum tentu tiu timbul .suatu perjanjian yang demikian itu timbul , menggantungkan adanya suatu perikatan pada suatu syarat yang menunda atau mempertangguhkan (opschortende voorwaarde ) suatu contoh : apabila saya berjanji pada seseorang untuk membeli mobilnya kalau saya lulus dari ujian , di sini dapat dikatan bahwa jual beli itu hanya akan terjadi, kalau saya lulus dari ujian, kedua mungkin untuk memperjanjikan ,bahwa suatu perikatan yang sudah akan berlaku ,akan dibatalkan apabila kejadian yang belum tentu itu timbul , disini dikatakan, perikatan itu di gantungkan pada suatu syarat pembatalan (ontbindende voorwaarde ) suatu contoh , suatu perjanjian : saya mengizinkan seorang mendiami rumah saya , dengan ketentuan bahwa perjanjian itu kan berakhir apabila secara mendadak, saya diberhentikan dari pekerjaan saya.

Oleh undang-undang ditetapkan, bahwa suatu  perjanjian sejak semula sudah batal (nietig ), jika ia mengandung suatu ikatan yang di gantungkan pada suatu syarat yang mengharuskan suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan yang sama sekali tidak mungkin dilaksanakan atau yang bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan.

Perikatan bersyarat diatur dalam buku III bab I bagian V yang meliputi pasal 1253 sampai dengan pasal 1267 BW .

Menurut ketentuan pasal 1253 BW. Bahwa perikatan bersyarat dapat di golongkan kedalam  :

  • perikatan bersyarat menangguhkan
  • perikatan bersyarat yang menghapuskan

pada perikatan bersyarat yang menagguhkan ,perikatan baru berlaku setelah syarat di penuhi .selama syarat belum di penuhi, kreditur tidak dapat pemenuhan dan debitur tidak wajib memenuhi prestasi. Jika debitur memenuhi prestasinya sebelum syarat di penuhi, maka terjadi pembayaran yang tidaka terutang dan debitur dapat menuntut pengembalian

mengenai risiko pada perikatan bersyarat diatur dalam pasal 1264 BW di mana menurut ayat 2 jika barangnya musnah di kesalahan debitur. Kedua belah pihak di bebaskan dari kewajibannya masing-masing. Sedangkan ayat 3 di tentukan bahwa barangnya merosot harganya bukan di karenakan kesalahan debitur, maka kreditur dapat memilih membatalkan perikatan atau menuntut penyerahan baranganya tanpa mendapat pengurangan harga yang telah di janjikan.

Undang-undang hanya mengenal kemungkinan yang pertama ,yang diatur dalam pasal 1265 BW. Ketentuan tidak bersifat memaksa ,sehingga dapat di ke sampingkan. Adakalanya bahwa pengembalian dlam keadaan tidak mungkin lagi ya itu mis : pada persetujuan sewa menyewa, persetujuan kerja dan maatschap ; dalam hal apa yang tel ah dilaksanakan tidak menjadi hapus, dan perikatan hapusnya untuk waktu selanjutnya.

Syarat-syarat yang  tidak mungkin susila  memurut pasal 1254 BW .syarat tidak mungkin terlaksana dan bertentangan dengan kesusilaan adalah batal . perumusan pasal tersebut adalah tidak tepat , akan tetapi bukan syaratnya yang batal akan tetapi perikatannya yang di gantungkan pada syarat tersebut.

  1. perikatan yang digantungkan pada suatu ketetapan waktu (tijdbepaling )

perbedaan antara suatu syarat dengan suatu ketetapan waktu ialah yang pertama berupa suatu kejadian atau peristiwa yang belum tentu atau tidak akan  terlaksana,sedangkan yang kedua adalah sua tu hal yang pasti akan dating, meskipun mungkin belum dapat di tentukan kapan datangnya , mis : meninggalnya seseorang Contoh : suatu perikatan yang di gantungkan pada suatu keteapan waktu ,banyak sekali dalam praktek seperti perjanjian perburuhan,suatu perjanjian wesel yang dapat ditagih satu waktu setelah di pertunjukan dan lain sebagainya.

Perikatan ini diatur dalam buku III , bagian 6 meliputi pasal 1268 sampai dengan pasal 1271 BW.perikatan dengan ketentuan waktu adalah perikatan yang berlaku atau hapusnya di gantungkan kepada waktu atau peristiwa tertentu yang akan terjadi dan pasti terjadi.

Perikatan dengan ketentuan waktu dapat di bagi menjadi :

  • ketentuan waktu yang menanguhkan
  • ketentuan waktu yang menghapuskan
  1. perikatan yang boleh memilih ( alternative )

perikatan alternative adalah suatu perikatan, dimana debitur, berkewajiban melaksanakan satu dari dua atau lebih prestasi yang di pilih, baik pilihan debitur ,kreditur atau pihak ketiga ,dengan pengertian bahwa pelaksanaan dari pada salah satu prestasi mengakhiri perikatan .

menurut pasal 1272 BW bahwa dalah perikatan alternative debitur bebas dari pada kewajibannya jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang di sebutkan dalam perikatan MIis : A harus menyerahkan kepada kuda atau sapi kepada B pasal tersebut pasal tersebut adalah tidak lengkap ,karena yang mengatur tentang ’:memberikan sesuatu  “ dan yang dapat hanya dua barang saja .keurangan tersebut di lengkapi oleh pasal 1277 BW yang mengatakan asas –asas sama berlaku juga ,dalam hal ini jika ada jika ada dua barang yang termasuk dalam perikatan yang terdiri dari berbuat atau tidak berbuat sesuatu..

perikatan alternative juga tunggal jika salah satu barang di perjanjikan tidak merupakan lagi objek perikatan misalnya musnah .

menurut pasal 1273 BW  kecuali di tentukan secara tegas bahwa pilihan di serahkan kepada kreditur ,maka debiturlah yang berhak memilih. Adapun yang di maksud dengan tegas adalah di tentukan secara jelas perikatan alternative adalah untuk kepentingan kreditur.

Pasal 1272 menimbulkan kesan bahwa sampai saat dipenuhi prestasi perikatan tetap merupakan perikatan alternative padahal dengan di beritahukannya pemilihan prestasi,perikatan alternative sudah menjadi perikatan murni.

Perikatan menjadi murni bila :

  • jiak salah satu barang tidak lagi merupakan obyek perikatan (pasal 1274).
  • debitur atau kreditur telah memilih presasi yang akan dilakukan
  • jika salah satu prestasinya tidak mungkin lagi di penuhi (pasal 1275)
  1. perikatan tanggung –menanggung (hoofdelijk atau solidair )

ini adalah suatu perikatan dimana beberapa orang bersama-sama sebagai pihak yang berhutang berhadapan Dengan satu orang yang menghutangkan, atau sebaliknya . beberapa orang sama-sama berhak menagih suatu piutang dari satu orang. Beberapa orang yang sama menghadapi satu orang berpiutang atau penagih hutang , masing-masing dapat di tuntut untuk membayar utang itu seluruhnya . tetapi salah satu membayar, maka pembayaran ini juga membebaskan semua teman-teman yang berhutang. Itulah yang di maksud dengan suatu perikatan tanggung menanggung.jadi jika dua orang A dan B secara tanggung menanggung berhutang Rp 100.000,- kepada C maka A dan B masing-masing dapat dituntut membayar 100.000.perikatan tanggung menanggung ,lazim di perjanjikan dalam suatu perjanjian. Bagaimana juga perikatan semacam ini tidak boleh di anggap telah diadakan secara diam-diam ,ia selalu harus diperjanjikan dengan tegas (uitdrukkelijk ) .tetapi adakalanya juga perikatan juga perikatan tanggung menaggung di tetapkan oleh undang –undang.

Suatu perikatan adalah solder atau tanggung renteng, jika berdasarkan kehendak para pihak atau ketentuan undang-undang :

  • setiap kreditur dari dua atau lebih kreditur-kreditur dapat menuntut keleseluruhan

prestasi dan debitur ,dengan pengertian pemenuhan terhadap seorang kreditur membeaskan dari kreditur-kreditur lainnya (tanggung renteng aktif )

  • setiap debitur dari dua atau lebih debitur-debitur berkewajiban terhadap kreditur atas keseluruhan prestasi. Dengan di penuhinya prestasi oleh salah seorang debitur,membeaskan debitur –debitur lainnya (tanggung renteng pasif )

tanggung renteng terjadi karena :

  • berdasarkan pernyataan kehendak

menurut pasal 1278 BW terdapat perikatan tanggung renteng aktif, jika dalam persertujuan secara tegas dinyatakan bahwa masing-masing krediturdi berikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh prestasi. Tanggung renteng dapat terjadi baik karena perjanjian maupun surat wasiat.

  • Berdasarkan ketentuan undang-undang

Undang-undang hanya mengatur mengenai perikatan tanggung renteng pasif . ketentuan-ketentuan yang mengatur perikatan tanggung renteng dalam BW . adalah pasal 563 BW ayat 2 .jika ada beberapa orang pelaksanaan surat wasiat dan semuanya menerima tugas ini ,maka dapatlah masing-masing jika yang lainnya berhalangan, menjalankan sendiri tugasnya,dan mereka bertanggung jawab masing-masing untuk seluruhnya mengenai pengurusan mereka ( pasal 1016 BW ).pasal 1479 BW . menetukan : jika beberapa orang bersama-sama menerima suatu barang sebagai pinjaman ,maka mereka itu masing-masing untuk seluruhnya bertanggung jawab terhadap orang yang memberi pinjaman . setiap pesero daripada firma bertanggung jawab untuk seluruhnya secara tanggung renteng atas perikatan-perikatan yang di buat oleh firma(pasal 18 KUHP )

Akibat daripada perikatan tanggung renteng ,pada tanggung renteng aktif setiap kreditur berhak menuntut pemenuhan seluruh prestasi ,dengan pengertian bahwa pelunasan kepada salah satu dari padanya ,membebaskan debitur dari kewajibannya terhadap kreditur-kreditur lainnya ( pasal 1278 BW ).pada tanggung reteng pasif ,kreditur dapat menuntut pemenuhan kepada setiap debitur.pelunasan dari seorang debitur membeaskan debitur-debitur lainnya ( pasal 1280 BW ). Kreditur dapat memilih salah satu dari beberapa debitur untuk memenuhi prestasinya (pasal 1283 BW ) akan tetapi kreditur tidak boleh menolak pembayaran dari kreditur lain nya.jika prestasi berupa barang tertentu yang harus di serahkan musnah karena keadaan memaksa maka semua debitur bebas dari kewajibannya (pasal 1444 BW).akan tetapi jika barang musnah karena kesalahan semua debitur, atau setelah dinyatakan lalai maka semua debitur bekewajiban membayar ganti rugi secara tanggung renteng (1237 dan 1444 BW )

Perikatan tanggung renteng menurut pasal 1287 BW adalah :

  • semua tangkisan yang timbul dari sifatnya perikatan .
  • semua tangkisan yang menyangkut dari semua debitur yang turut berutang bersama-sama..
  • tangkisan yang mngenai diri sendiri.

Pelepasan tanggung renteng dapat dilaksanakan dengan tegas-tegas atau diam-diam. Pelepasan secara tegas-tegas diam dalam pasal 1289 BW dan yang diam-diam diatur dalam pasal 1290 dan 1291 BW.

Hapusnya perikatan tanggung renteng menurut pasal 1440 BW, bahwa pembebasan utang kepada salah satu debitur dalam perikatan tanggung renteng membebaskan para debitur lainnya, kecuali jika kreditur dengan tegas-tegas menyatakan akan mempertahankannya haknya terhadap debitur-debitur lainnya.menurut pasal 1430 BW ayat 2 debitur dalam perikatan tanggung renteng tidak boleh mengkompensasikan dengan utang kreditur kepada teman debiturnya. Jika debitur A di haruskan memenuhi perikatan dan debitur temannya B mempunyai tuntutan terhadapa kreditur ,menawarkan kompensasi , ini diperkenankan .tetapi kalau B diam saja ,maka A tidak boleh mengkompensasikan utangnya dengan utang  kreditur kepada B. mengenai pencampuran utang dalam perikatan tanggung renteng diatur dalam pasal 1437 BW yang pada pokoknya bahwa pencampuran utang antara seorang debitur dengan kreditur tidak berlaku untuk keuntungan sesama debitur lainnya melebihi bagian utangnya dalam perikatan tersebut.pasal 1424   ayat 1 BW.  Mengatur mengenai tanggung renteng pasif ,dimana di tentukan bahwa novatie yang di adakan antara  kreditur dengan salah seorang debitur membebaskan debitur-debitur lainnya dari perikatan tersebut.

  1. perikatan yang dapat di bagi-bagi dan yang tidak dapat di bagi-bagi.

Pasal 1299 BW menentukan bahwa jika hanya ada satu debitur atau kreditur prestasinya harus dilaksanakan sekaligus walaupun prestasi dapat di bagi-bagi.akibat dari pada periakatan yang tidak dapat di bagi –bagi, adalah bahwa kreditur dapat menuntut pada setiap debitur atas keseluruhan prestasi atau debitur dapat memenuhi prestasi kepada salah seorang kreditur ,dengan pengertian bahwa pemenuhan prestasi menghapuskan perikatan .

Prestasi tidak dapat di bagi-bagi di bedakan :

  • menurut sifatnya

menurut pasal 1296 BW perikatan tidak dapat dibagi-bagi jiak obyek dari pada perikatan tersebut yang berupa penyerahan suatu barang atau perbuatan dalam pelaksanaannya tidak dapat di bai-bagi.

  • Menurut tujuan para pihak menurut tujuannya perikatan adalah tidak dapat di bagi-bagi, jika maksud para pihak bahwa prestasinya harus dilaksanakan sepenuhnya perikatan tersebut dapat di bagi-bagi.perikatan untuk menyerahkan hak tidak dapat di bagi-bagi, sekalipun menurut sifatnya prestasinya dapay di bagi-bagi.
  1. perikatan fakultatif

suatu perikatan fakultatif adalah suatu perikatan yang obyeknya hanya berupa satu prestasi, dimana debitur dapat menggantikan dengan prestasi lain.

  1. perikatan generic dan specific

perikatan generic adalah perikatan, dimana obyeknya ditentukan menurut jenis dan jumlahnya.sedangkan perikatan specific adalah perikatan yang obyeknya di tentukan secara terperinci.

Perbedaan antara generic dan specific adalah dalam hal

  • resiko

pada perikatan specific sejak terjadinya perikatan barangnya menjadi tanggungan kreditur. Jadi jika bendanya musnah karena keadaan memaksa ,maka debitur bebas dari kewajibannya untuk berprestasi (pasal 1237 dan 1444 BW ). Resiko pada perikatan generic ditanggung oleh debitur. Jadi jika barang yang ditentukan menurut jenisnya musnah karena keadaan memaksa ,debitur harus menggabtinya dengan barang yang sejenis. Mengenai risiko jual-beli barang specific dan generic diatur dalam pasal 1460 dan 1461 BW.

  • Tempat pembayaran (pasal 1393 BW )

Pasal 1393 BW menetukan bahwa jika dalam persetujuan tidak di tetapkan tempat pembayaran ,maka pemenuhan prestasi mengenai barang tertentu harus dilaksanakan di tempat, dimana barang tersebut berada sewaktu persetujuan dibuat.pembayaran mengenai barang-barang generic harus dilakukan ditempat kreditur.

  1. perikatan pokok dan accessoire

apabila seorang dibitur atau terikat sedemikian rupa, sehingga perikatan yang satu sampai batas tertentu tergantung kepada perikatan yang lain, maka perikatan yang pertama disebut perikatan pokok sedang yang lain perikatan accessoire.