Hukum Waris Menurut BW

Wednesday, May 9th, 2018 - Hukum Waris Menurut Bw

 

  1. Hukum Waris Menurut BW

Hukum waris menurut konsepsi hukum perdata Barat yang bersumber pada BW, merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Oleh karena itu, hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan. Hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan diwariskan, demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga, ini juga tidak dapat diwariskan.

Kiranya akan lebih jelas apabila kita memperhatikan rumusan hukum waris yang diberikan oleh Pitlo di bawah ini, rumusan tersebut meng­gambarkan bahwa hukum waris merupakan bagian dari kenyataan, yaitu:

“Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antar mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.

Adapun kekayaan yang dimaksud dalam rumusan di atas adalah sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia berupa kumpulan aktiva dan pasiva.

Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi hanya karena kematian. Oleh karena itu, pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi tiga persyaratan, yaitu:

  1. ada seseorang yang meninggal dunia;
  2. ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris menin,ggal dunia;
  3. ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.

Dalam hukum waris menurut BW berlaku suatu asas bahwa “apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya”.4” Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang beralih pada ahli waris adalah sepanjang termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

Yang merupakan ciri khas hukum waris menurut BW antara lain “adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewktu­waktu menuntut pembagian dari harta warisan”. Ini berarti, apabila seorang All waris menuntut pembagian harta warisan di depan pengadilan, tuntutan tersebut tidak dapt ditolak oleh ahli waris yang lainnya. Ketentuan ini tertera dalam Pasal 1066 BW, yaitu:

  1. Seseorang yang mempunyai hak atas sebagian dari harta peninggalan tidak dapat dipaksa untuk memberikan harta benda peninggalan dalam keadaan tidak terbagi-bagi di antara para ahli waris yang ada;
  2. Pembagian harta benda peninggalan itu selalu dapat dituntut walaupun ada perjanjian yang melarang hal tersebut;
  3. Perjanjian penangguhan pembagian harta peninggalan dapat saja dilakukan hanya-untuk beberapa waktu tertentu;
  4. Perjanjian penagguhan pembagian hanya berlaku mengikat selama lima tahun, namun dapat diperbaharui jika masih dikehendaki oleh para pihak.

Dari ketentuan pasal 1066 BW tentang pemisahan harta peninggalan dan akibat-akibatnya itu, dapat dipahami bahwa sistem hukum waris menurut BW memiliki ciri khas yang berbeda dari hukum waris yang lainnya. Ciri khas tersebut di antaranya hukum waris menurut BW menghendaki agar harta peninggalan seorang pewaris secepat mungkin dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut. Kalau pun hendak dibiarkan tidak terbagi, harus terlebih dahulu melalui persetujuan seluruh ahli waris.

 

  1. Warisan Dalam Sistem Hukum Waris BW

Berbeda dengan sistem hukum adat tentang warisan, menurut kedua sistem hukum di atas yang dimaksud dengan warisan atau harta peninggalan adalah sejumlah harta benda kekayaan pewaris dalam keadaan bersih. Artinya, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh meninggalnya pewaris. Oleh karena itu, harta yang diterima oleh ahli waris menurut sistem hukum Islam dan sistem hukum adat itu benar-benar hak mereka yang bebas dari tuntutan kreditur pewaris. Sedangkan warisan dalam sistem hukum perdata barat yang bersumber pada BW itu meliputi seluruh harta benda beserta hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.

 

  1. Ahli Waris Menurut Sistem BW

Undang-undang telah menetapkan tertib keluarga yang menjadi ahli waris, yaitu: Isteri atau suami yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris. Ahli waris menurut undang undang atau ahli waris ab intestato berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan, yaitu:

  1. Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan/atau yang hidup paling lama. Suami atau isteri yang ditinggalkan/hidup paling lama ini baru diakui sebagai ahli waris pada tahun 1935, sedangkan sebelumnya suami/isteri tidak saling mewarisi;
  2. Golongan kedua, keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka.
  3. Bagi orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari (seperempat) bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka mewaris bersama-sama saudara pewaris;
  4. Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris;
  5. Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.

Undang-undang tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran, hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Demikian pula golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup yang lebih rendah derajatnya. Sedangkan ahli waris menurut surat wasiat atau testamen, jumlahnya tidak tentu sebab ahli waris macam ini bergantung pada kehendak si pembuat wasiat. Suatu surat wasiat seringkali berisi penunjukan seseorang atau beberapa orang ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan. Akan tetapi seperti juga ahli waris menurut undang-undang atau ab intestato, ahli waris menuruti surat wasiat atau ahli waris testamenter akan memperoleh segala hak dan segala kewajiban dari pewaris.

Dari kedua macam ahli waris di atas, timbullah persoalan ahliwaris yang manakah yang lebih diutamakan, apakah ahli waris menurut undang­undang atau ahli waris menurut surat wasiat? Berdasarkan beberapa peraturan-peraturan yang termuat dalam BW tentang surat wasiat, dapat disimpulkan bahwa yang diutamakan adalah ahli waris menurut undang­undang. Hat ini terbukti beberapa peraturan yang membatasi kebebasan seseorang untuk membuat surat wasiat agar tidak sekehendak hatinya.

Ketentuan yang terdapat dalam BW yang isinya membatasi seseorang pembuat surat wasiat agar tidak merugikan ahli waris menurut undang­undang antara lain dapat dilihat dari substansi Pasal 881 ayat (2), yaitu: “Dengan sesuatu pengangkatan waris atau pemberian hibah, pihak yang mewariskan atau pewaris tidak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak”.

Ahli waris yang memperoleh bagian mutlak atau “legitime portie”46 ini termasuk ahli waris menurut undang-undang, mereka adalah para ahli waris dalam garis lurus ke atas maupun dalam garis lurus ke bawah yang memperoleh bagian tertentu dari harta peninggalan dan bagian itu tidak dapat dihapuskan oleh si pewaris. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, R. Subekti, mengemukakan dalam bukunya, bahwa “peraturan mengenai legitime portie oleh undang-undang dipandang sebagai pembatasan kemerdekaan seseorang untuk membuat wasiat atau testamen menurut sekehendak hatinya sendiri”.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, seseorang yang akan menerima sejumlah harta peninggalan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:

  1. Harus ada orang yang men inggal dun ia (Pasal 830 BW);
  2. Harus ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna ketentuam pasal 2 BW yaitu “anak yang ada dalam kaandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila mana kepentingan si anak menghendakinya”. Apoabila ia meninggal saat dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian berarti bayi dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan telah diangap cakap untuk mewaris.
  3. Seorang ahlw waris harus cakap serta berhak mewaris dalam arti ia tidak dinyatakan oleh Undang-undang sebagai seorang tridak patut mewaris karena kematiasn, atau tidak dianggap sebagai tidak cakap jadi ahliwaris.

 

  1. Bagian masing-masing ahli waris menurut BW
  • Bagiam golongan pertama yang meliputi anggota keluarga dalam garis lurus kebawah, yaitu anak-anak beserta keturunan mereka, dan janda atau duda yang hidup paling lama, masing-masing memperoleh satu bagian yang sama.jadi bila terdapa 4 orang anak dan janda, mereka masing ½
  1. Bagian golongan kedua yang meliputi anggota keluarga dalam garis lurus keatas yaitu orang tua, ayah dan ibu, serta saudara, baik laki-laki mauipun perempuan beserta keturun mereka . menurut ketentuan BW baik ayah, ibu maupun saudara-saudara pewaris mendapat bagian yang sama. Akan tetapi bagian ayah dan ibu senantiasa diistemawakan kaera mereka tidak boleh kurang dari setengah bagian dari seluruh harta warisan.
  • Bagian golonga ketiga yang melipiuti kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya keatas dari pewaris, apabila pewaris sama sekali tidak meninggalkan ahliwaris gololongan pertama maupun kedua.
  1. Bagian golongan keempat yang meli[uti anggoata keluarga dalam garis kesamping sampai derajat keenam.apabila pewaris tidak meninggalkan ahlkiwaris golongan ketiga sekalipun maka cara pembagiannya bagian yang separoh dari pancer ayah atau dari pancer ibu jatuh kepada saudara sepupu si pewaris yakni saudara sekakek atau saudara se nenek dengan pewaris.

 

  1. Peran Balai Harta Peninggalan dalam pembagian harta warisan

kewajiban-kewajuban yang harus dilakukan balai harta peninggalan dalam tugasnya mengurus harta pewarisan yang tak terurus meliputi :

  1. Wajib membuat perincian atau inventarisasi tentang keadaan harta pweninggalan yang didahuluai dengan penyegelan barang-barang
  2. Wajib membereskan warisan ,dalam arti menagih piutang-piutang dan menbayar semua hutang pewaris. Apabila diminta oleh pihak yang berwajib balai harta penginggalkan juga wajib menberikan pertanggungjawaban.
  3. Wajib memanggil para ahli waris yang mmungkin masih ada melalui surat kabar atau panggilan resmi lainnya.

 

  1. Ahli waris yang tidak patut memenrima hartra warisan
  2. Seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan karena membunuh atau setidak-tidaknya mencoba m,embunuh pewaris
  3. Seorang ahli waris yang dengan putusan hakim telah dipidana karena dipersalahkan karena memfitnah dan mengadukan pewaris bahwa pewaris difitnah m,elakukan kejahatan yang diancam pidana penjara 4 tahun atau lebih.
  4. Ahli waris yang kekerasan telah nyata-nyata menghalangi atau mencegah pewaris untuk membuat atau menarik kembali surat
  5. Seorang ahli waris yang telah menggelapkan, memusnbahkan, dan memalsukan surat

Hukum Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek/BW)

Tidak Patut dan Tidak Berhak Mewaris Penghapusan Hak Waris
1.          Disebabkan tindakan melawan hukum.

Contohnya

Orang yang membunuh pewair dengan sengaja

2.          Disebebkan berlainan agama dengan pewaris yang beragama Islam

Contohnya:

Ahli waris yang murtad atau kafir

1.      Karena ada ahli waris yang mewaris bersama-sama dia, sehingga bagian warisnya dikurangi.

Contohnya :

Ibu memperoleh 1/6 bagian jika mewaris bersama anak atau cucu atau beberapa suadara

2.      Karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungan dengan orang yang meninggal (pewaris)

Contohnya :

Cucu laki-laki tidak mendapat bagian selama ada anak laki-laki.