Hukum Waris Adat

Wednesday, May 9th, 2018 - Hukum Waris Adat

 

Sistem Kekeluargaan dan Hukum Adat Waris

 

Setiap keturunan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhususan dalam hukum warisnya yang satu sama lain berbeda-beda, yaitu:

  • Sistem Patrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat Batak. Yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki seba anak perempuan yang telah kawin dengan cara ”kawin jujur” yang kemudian masuk menjadi anggota keluarga pihak suami, selanjutnya ia tidak merupakan ahli waris orang tunya yang meninggal dunia.
  • Sistem Matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya. Anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan/garis ibu karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarganya sendiri, contoh sistem ini terdapat pada masyarakat Minangkabau.
  • Sistem Parental atau bilateral, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.

 

Disamping sistem kekelurgaan yang sangat berpengaruh terhadap pengaturan hukum adat waris terutama terhadap penepatan ahli waris dan bagian peninggalan yang diwariskan, hukum adat waris mengenal tiga sistem kewarisan, yaitu:

  1. Sistem kewarisan invidual yaitu suatu sistem kewarisan yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi secara perorangan, misalnya di : Jawa, Batak, Sulawesi, dan lain-lain ;
  2. Sistem kewarisan kolektif, yaitu sistem yang menentukan bahwapara ahli waris mewaris harta peninggalan secara bersama-sma (kolektif) sebab harta peninggalan yang diwarisi itu tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Contohnya ”harta pusaka”di Minangkabau dan ”tanah dati” di Semenanjung Hitu Ambon ;
  3. Sistem kewarisan mayorat, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak.

Sistem mayorat ini ada dua macam, yaitu:

  • Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua/sulung atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris, misalnya di Lampung ;
  • Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari pewaris, misalnya pada masyarakat Tanah Demendo di Sumatera Selatan.

Sistem Kekeluargaan Patrilineal

    

  • Hukum Adat Waris Patrilineal

 

Dalam masyarakat tertib Patrilineal hanyalah anak laki-laki yang menjadi ahli waris, karena anak perempuan di luar dari golongan patrilinealnya semula, sesudah mereka itu kawin.

 

Terdapat beberapa alasan atau argumentasi yang melandasi sistem hukum adat waris masyarakat patrilineal, sehingga keturunan laki-laki saja yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris yang meninggal dunia, sedangkan anak perempuan sama sekali tidak mewaris. Hal ini didasarkan pada anggapan kuno yang “memandang rendah kedudukan wanita dalam masyarakat Kuno khususnya, dan dalam masyarakat Batak pada umunya”. Titik tolak anggapan tersebut, yaitu:

  • Emas kawin (tukur), yang membuktikan bahwa perempuan dijual ;
  • Adat lakoman (levirat) yang membuktikan bahwa perempuan diwarisi oleh saudara dari suminya yang telah meninggal ;
  • Permpuan tidak mendapat warisan ;
  • Perkataan “naki-naki” menunjukkan bahwa perempuan adalah makhluk tipuan, dan lain-lain.

 

Kenyataan bahawa anak laki-laki merupakan ahli waris pada masyarakat Karo, dipengaruhi pula oleh beberapa faktor sebagai berikut:

  1. Silsilah keluarga didasarkan pada anak laki-laki. Anak perempuan tidak dapat melanjutkan silsilah (keturunan keluarga) ;
  2. Dalam rumah-tangga, isteri bukan kepala keluarga. Anak-anak memakai nama keluarga (marga) ayah. Isteri digolongkan ke dalam keluarga (marga) suaminya ;
  3. Dalam adat, wanita tidak dapat mewakili orangtua (ayahnya) sebab ia masuk anggota keluarga suaminya ;
  4. Dalam adat, kalimbubu (laki-laki) dianggap anggota keluarga sebagai orang tua (ibu);
  5. Apabila terjadi perceraian, suami-isteri, maka pemeliharaan anak-anak menjadi tanggung jawab ayahnya. Anak laki-laki kelak merupakan ahli waris dari ayahnya baik dalam adat maupun harta benda.

 

Pewaris, Ahli waris dan Pembagian Harta Pusaka

 

Dalam sistem hukum adat waris di Tanah Karo, pewaris adalah seorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, baik harta itu diperoleh selama dalam perkawinan maupun harta pusaka, karena di dalam hukum adat perkawinan suku Karo yamg memakai marga itu berlaku keturunan patrilineal maka orangtua merupakan pewaris bagi anak-anak laki-laki dan hanya anak laki-laki yamg merupakan ahli waris dari orang tuanya. Akan tetapi anak laki-laki tidak dapat membantah pemberian kepada anak perempuan, demikian pula sebaliknya. Hal tersebut didasarkan pada prinsip bahwa orang tua (pewaris) bebas menentukan untuk membagi-bagi harta benda kepada anak-anaknya berdasarkan kebijakan orang tua yang tidak membedakan kasih sayangnya kepada anak-anaknya.

 

Ahli waris atau para ahli waris dalam sistem hukum adat waris di Tanah Patrilineal, terdiri atas:

  1. Anak laki-laki

Yaitu semua anak laki-laki yang sah yang berhak mewarisi seluruh harta kekayaan baik harta pencaharian maupun harta pusaka. Jumlah harta kekayaan pewaris dibagi sama diantara para ahli waris. Apabila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki, yang ada hanya anak perempuan dan isteri, maka harta pusaka tetap dapat dipakai, baik oleh anak perempuan maupun oleh isteri seumur hidupnya, setelah itu harta pusaka kembali kepada asalnya atau kembali pada ”pengulihen”.

  1. Anak angkat

Dalam masyarakat Karo, anak angkat  merupakan ahli waris yang kedudukannya sama seperti anak sah, namun anak angkat ini hanya  menjadi ahli waris terhadap harta pencaharian/harta bersama orangtua angkatnya. Sedangkan untuk harta pusaka, anak angkat tidak berhak

  1. Ayah dan ibu serta sudara-saudara sekandung si pewaris. Apabila anak laki-laki yang sah maupun anak angkat tidak ada, maka yang menjadi ahli waris adalah ayah dan ibu serta saudara-saudara kandung si pewaris yang mewaris bersama-sama.
  2. Keluarga terdekat dalam derajat yang tidak tertentu. Apabila anak laki-laki yang sah, anak angkat, maupun saudara-saudara sekandung pewaris dan ayah-ibu pewaris tidak ada, maka yang tampil menjadi ahli waris adalah keluarga terdekat yang tidak tertentu.
  3. Persekutuan adat

Apabila para ahli waris yang disebutkan di atas sama sekali tidak ada, maka harta warisan jatuh kepada persekutuan adat.

 

Ketentuan hukum adat waris di Tanah Karo menentukan, bahwa hanya keturunan laki-laki yang berhak untuk mewarisi harta pusaka. Yang dimaksud dengan harta pusaka atau barang adat yaitu barang-barang adat yang tidak bergerak dan juga hewan atau pakaian-pakaian yang harganya mahal. Barang adat atau harta pusaka ini adalah barang kepunyaan marga atau berhubungan dengan kuasa kesain, yaitu: ”bagian dari kampung secara fisik”. Barang-barang adat adat meliputi : tanah kering (ladang), hutan, dan kebun milik kesain.

 

Proses penyerahan barang-barang harta benda kekayaan seseorang kepada keturunannya, seringkali sudah dilakukan ketika orang tua (pewaris) masih hidup. Pembagian yang dilakukan secara kerukunan itu terjadi di depan anak beru, senina, dan kalimbubu. Terkadang pembagian itu juga dihadiri oleh penghulu untuk menambah terang. Apabila pembagian dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, maka perlu diperhatikan, bahwa pada dasarnya semua anak laki-laki mempunyai hak yang sama terhadap harta peninggalan orang tuanya, namun pembagian itu harus dilakukan dengan sangat bijaksana sesuai dengan kehendak/pesan pewaris sebelum meninggal dunia.

Sistem Kekeluargaan Matrilineal

 

  • Hukum Waris Adat Matrilineal

 

Sistem kekeluargaan Matrilineal di Minangkabau adalah sistem menarik garis keturunan dari pihak ibu yang dihitung menurut garis ibu, yakni saudara laki-laki dan saudara perempuan, nenek beserta saudara-saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan.

 

Dengan sistem tersebut, maka semua anak-anak hanya dapat menjadi ahli waris dari ibunya sendiri, baik untuk harta pusaka tinggi yaitu harta yang turun temurun dari beberapa generasi, maupun harta  pusaka rendah yaitu harta yang turun dari satu generasi. Jika yang meninggal dunia itu seorang laki-laki, maka anak-anaknya serta jandanya tidak mempunyai ahli waris untuk harta pusaka tinggi, sedang yang menjadi ahli warisnya adalah seluruh kemenakannya. Masyarakat Minangkabau menurut adatnya melaksanakan hukum waris kemenakan, sedangkan agama yang dipeluk oleh masyarakat memiliki pula hukum waris melalui anak pada umum yaitu faraidh. Akan tetapi hukum waris kemenakan di Minangkabau tidak melanggar hukum faraidh sebab di dalam masyarakat Minangkabau tidak terdapat gezin dalam sutu kesatuan unit yang terdapat atas ayah, ibu, dan anak-anak, melainkan hanya dikenal kaum yang kesatuan unit yang lebih besar dari gezin.

 

Dasar hukum waris kemenakan di Minangkabau bermula dari pepatah adat Minangkabau, yaitu pusaka itu dari nenek turun ke mamak, dari mamak turun ke kemenakan. Pusaka yang turun itu bisa mengenai gelar pusaka ataupun mengenai harta pusaka. Apabila ia meninggal dunia, gelar tersebut akan turun kepada kemenakannya, yaitu anak dari saudara perempuan dan tidak sah jika gelar itu dipakai oleh anaknya sendiri.

 

 

 

 

Harta Warisan Dalam Hukum Adat Waris Minangkabau

 

Harta kaum dalam masyarakat Minangkabu yang akan diwariskan kepada ahli warisnya yang berhak terdiri atas:

  1. Harta pusaka tinggi

Yaitu harta yang turun-temurun dari beberapa generasi, baik yang berupa tembilang basi yakni harta tua yang diwarisi turun temurun dari mamak kepada kemenakan, maupun tembilang perak, yakni harta yng diperoleh dari hasil tua, kedua jenis harta pusaka tinggi ini menurut hukum adat akan jatuh kepada kemenakan dan tidak boleh diwariskan kepada anak.

  1. Harta pusaka rendah

Yaitu harta yang turun dari satu generasi.

  1. Harta pencaharian

Yaitu harta yang diperoleh dengan melalui pembelian atau taruko. Harta pencaharian ini bila pemiliknya meninggal dunia akan jatuh kepada jurainya sebagai harta pusaka rendah. Untuk harta pencaharian ini sejak tahun 1952 ninik-mamak dan alim ulama telah sepakat agar harta pewarisan ini diwariskan kepada anaknya. Perihal ini masih ada pendapat lain, yaitu ”bahwa harta pencaharian harus diwariskan paling banyak 1/3 (sepertiga) dari harta pencaharian untuk kemenakan ”.

  1. Harta suruang

Yaitu seluruh harta benda yang diperoleh secara bersama-sama oleh suami-isteri selama masa perkawinan. Tidak termasuk ke dalam harta suruang ini, yakni harta bawaan suami atau harta tetapan isteri yang telah ada sebelum perkawinan berlangsung.

 

Sistem Kekeluargaan Parental atau Bilateral

 

  • Hukum Waris Adat Parental atau Bilateral

 

Sistem kekeluargaan dengan menarik garis keturunan dari kedua belah pihak orang tua, yaitu baik garis keturunan bapak maupun dari garis ibu yang dikenal dengan sebutan sistem parental atau bilateral. Sistem parental ini di Indonesia dianut  di banyak daerah, seperti : Jawa, Madura, Sumatera Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate, dan Lombok.

 

Sistem kekeluargaan parental atau bilateral ini memiliki ciri khas yaitu bahwa yang merupakan ahli waris adalah anak laki-laki maupun anak perempuan. Mereka mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya sehingga dalam proses pengalihan/pengoperan sejumlah harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris, anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak untuk diperlakukan sama.

 

Harta Warisan Menurut Hukum Adat Waris Parental

 

Harta warisan, yaitu sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia yang terdiri atas:

  1. Harta asal

Harta asal adalah kekayaan yang dimiliki oleh seseorang yang diperoleh sebelum maupun selama masa perkawinan dengan cara pewarisan, hibah, hadiah, turun-temurun.

Harta asal dapat berubah wujud (misalnya dari sebidang tanah menjadi rumah). Perubahan wujud ini tidak menghilangkan harta asal dijual dan kemudian dibelikan rumah. Rumah yang dibeli dari uang hasil penjualan harta asal akan tetap sebagai harta asal, yaitu rumah

  1. Harta bersama

Salah satu istilah lain harta bersama yaitu tumpang kaya. Istilah tumpang kaya ini terdapat dalam bentuk perkawinan nyalindung ke gelung dan manggih kaya.

 

Ahli Waris dalam Hukum Adat Waris Parental

 

  1. Sedarah dan Tidak Sedarah

Ahli waris adalah ahli waris sedarah dan yang tidak sedarah. Ahli waris yang sedarah terdiri atas anak kandung, orang tua, saudara, dan cucu. Ahli waris yang tidak sedarah, yaitu anak angkat, janda/duda. Di daerah Cianjur, seorang anak adalah ahli waris, apabila pengangkatannya disahkan oleh pengadilan negeri.

Jenjang atau urutan ahli waris adalah: Pertama, anak/anak-anak. Kedua, orang tua apabila tidak ada anak, dan Ketiga, saudara/saudara-saudara kalau tidak ada orang tua.

  1. Kepunahan atau Nunggul Pinang

Ada kemungkinan seorang pewaris tidak mempunyai ahli waris (punah) atau lazim disebut nunggul pinang. Menurut ketentuan yang berlaku di daerah Kabupaten Bandung, Banjar, Ciamis, Kawali, Cikoneng, Karawang Wetan, Indramayu, Pandeglang, apabila terjadi nunggul pinang, barang atau harta peninggalan akan diserahkan kepada desa. Selanjutnya desalah yang akan menentukan pemanfaatan atau pembagian harta kekayaan tersebut. Di Pandeglang kalau pewaris mati punah, harta warisan jatuh kepada desa atau mungkin juga pada Baitulmaal, masjid atau wakaf. Di daerah Kabupaten Cianjur, kekayan seorang yang meninggal tanpa ahli waris, selain diserahkan kepada desa, mungkin diserahkan kepada desa baitulmaal atau kepada orang tidak mampu. Di Kecamatan Kawali, selain diserahkan ke desa juga diserahkan kepada yayasan sosial.

 

Anak Angkat dan Perkawinan Poligami dalam Hukum Adat Parental

 

  1. Anak Angkat

Pengadilan Negeri Indramayu dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung pernah memutuskan:

”Anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, yang bukan barang asal atau barang warisan”. (PN Indramayu tanggal 8 September 1969, No.24/1969/Perd.,PT Bandung tanggal 14 Mei 1970, Nomor 511/1969/Perd)

  1. Ahli Waris dalam Perkawinan Poligami

Dalam hal si pewaris beberapa kali kawin dan meninggalkan anak sah dari tiap perkawinan itu, maka harta peninggalan campur kaya yang dikuasai oleh janda yang masih hidup terakhir tidak dibagikan kepada semua anak dari tiap isteri (sehingga hanyalah anak yang sah daripada janda yang bersangkutan, yang menjadi ahli waris harta campur kaya yang ditinggalkan itu). (PN Indramayu tanggal 15 September 1969 Nomor 23/1969/Pdt.,PT Bandung tanggal 29 Januari 1971, No.218/1969/Perd/PTB).

 

Kehilangan Hak Mewaris

 

Seorang ahli waris akan kehilangan hak mewaris karena alasan:

  1. Ahli waris atau para ahli waris membunuh pewaris (Banjar, Ciamis, Cikoneng, Leuwiliang, Cileungsi, Cianjur) ; atau
  2. Ahli waris atau para ahli waris berpindah agama (Cisarua, Leuwiliang, Cileungsi, Banjar, Ciamis, Cikoneng,Cianjur).

Di Cikoneng, selain karena alasan membunuh pewaris atau pindah agama (murtad), seorang ahli waris dapat kehilangan hak mewaris karena alasan pegat waris. Di daerah Cianjur, seorang ahli waris tidak akan kehilangan hak mewaris karena alasan tidak menurut, atau karena melakukan perkawinan tanpa restu pewaris.

 

Penetapan Ahli Waris

 

Ada beberapa yurisprudensi mengenai masalah penetapan ahli waris. Putusan-putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, Pengadilan Negeri Indramayu, Pengadilan Negeri Purwakarta, dan Pangadilan Negeri Pandeglang, pada prinsipnya menyatakan, bahwa suatu gugatan penetapan ahli waris dapat dikabulkan apabila tergugat mengakui atau tidak membantah atau tidak menyangkal penggugat sebagai ahli waris.

Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan

 

  1. Tata Cara Membagi Harta Warisan

 

Pelaksanaan pembagian warisan tergantung pada hubungan dan sikap para ahli waris. Pembagian warisan mungkin terjadi dalam susana tanpa sengketa atau sebaliknya dalam susana persengketaan di antara para ahli waris.

 

Dalam susana tanpa persengketaan, susana persaudaraan dengan penuh kesepakatan, pelaksanaan pembagian waris dilakukan dengan cara:

  1. Musyawarah antara sesama ahli waris/keluarga (Leuwiliang, Kabupaten Bandung, Cianjur, Ciamis, Indramayu, Karawang, Pandeglang); atau
  2. Muyawarah antara sesama ahli waris dengan disaksikan oleh sesepuh desa (Leuwiliang, Kabupaten Bandung, Banjar, Kawali, Cikoneng, Pandeglang, Indramayu).

 

Di Karawang dan Indramayu musyawarah antara ahli waris dengan disaksikan pamong desa ditambah kyai. Di desa Palembosari (Kecamatan Karawang) saksinya adalah ”kokolot”. Di Desa Adiarsa, Plawad, Karawang Wetan, Tunggakjati (Karawang) saksinya adalah ”kokolot lembur”.

 

Sebaliknya, apabila suasana persengketaan mengiringi pembagian itu, maka pelaksanaan pembagian dilakukan dengan cara:

  1. Musyawarah sesama ahli waris dengan disaksikan oleh sesepuh desa (Leuwiliang); atau
  2. Musyawarah sesama ahli waris dengan disaksikan oleh pamong desa (Cisarua, Jasinga, Depok, Indramayu, Karawang, Pandeglang), Di daerah Cisarua, Depok, Cikalong Kulon, Indramayu, Karawang, apabila terjadi sengketa waris, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan kebiasaan (hukum adat) dan/atau hukum Islam. Di Jatibarang, Bulak, Palangsari, (Kecamatan Jatibarang-Indramayu) oleh sesepuh desa biasanya ditawarkan kepada yang berdangkutan apakah akan diselesaikan berdasarkan Hukum Adat atau Hukum Islam.
  3. Di Kabupaten Bandung, Pandeglang, Karawang, Indramayu, selain bantuan dari pamong desa, juga dimintakan bantuan ulama.Apabila usaha-usaha permusyawarahan ini gagal, baru diajukan ke Pengadilan.

 

  1. Saat Pembagian Warisan

 

Tidak ada kepastian waktu mengenai harta warisan harus dibagikan. Di daerah Cianjur, Kabupaten Bandung, Banjar, Ciamis, Pandeglang, Indramayu, terdpat kebiasaan bahwa harta warisan tidak akan dibagikan selama anak/anak-anak pewaris belum dewasa. Di Menes (KecamatanMenes Pandeglang), dalam hal ahli waris belum dewasa dapat saja dilaksanakan dilaksanakan pembagian harta warisan ini karena ada wali atas anak belum dewasa tersebut.

 

Di beberapa daerah, dijumpai praktik, saat pembagian warisan tersebut ditentukan berdasarkan lamanya pewaris meninggal. Di Kabupaten Bandung, Kecamatan Ciamis, Cikoneng, Kawali, Banjar, Indramayu, Karawang, dan Pandeglang pembagian harta warisan biasanya dilakukan pada hari  ke 40 atau hari ke 100 sejak pewaris meninggal dunia.

 

  1. Besarnya Bagian yang Diterima Ahli Waris

 

  1. Anak/Anak-anak
  2. Anak Kandung;

Di daerah Kabupaten Bandung, Kecamatan Lohbener, Juntinyut, Kertasemaya, Jatibarang (Indramayu), teluk Jambe, Adiarsa, Telagasari, Ratujaya (Karawang), tidak ada perbedaan antara anak kandung laki-laki dan anak kandung perempuan. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan akan menerima jumlah yang sama besar dalam setiap pembagian warisan. Sedangkan di daerah Kabupaten Cianjur, ada perbedaan jumlah yang diterima anak kandung laki-laki dan anak kandung perempuan. Di Cianjur dan Pandeglang berlaku prinsip satanggungan saaisan antara anak laki-laki dan anak perempuan akan menerima dalam perbandingan 2:1. Ketentuan seperti yang terdapat di Cianjur, dijumpai pula di Cikoneng, Kecamatan Indramayu, Jatibarang, Cilamaya, Teluk Buyung. Di daerah Kecamatan Banjar, Ciamis, dan Kawali, terdapat dua kemungkinan, yaitu: setiap anak kandung akan menerima jumlah yang sama, tetapi terdapat juga praktik satanggungan saaisan seperti di Cianjur dan Cikoneng.

  1. Anak-anak angkat, tiri, dan anak tidak sah;
  • Anak angkat;

Di daerah-daerah Kabupaten Bandung, Cianjur, Banjar, Pandeglang, Karawang, Indramayu, dan Ciamis, anak angkat tidak dipandang sebagai ahli waris yang mempunyai hak penuh atas warisan orang tua angkatnya.

Anak angkat akan menerima bagian harta peninggalan orang tua angkat sapamare atau saasihna. Di Saruni, Karaton (Kecamatan Pandeglang), anak angkat dianggap sebagai ahli waris jika ditetapakan dengan akta pengadilan negeri. Sedangkan di Cianjur seorang anak angkat yang ditetapkan dengan akta notaris, baru dianggap sebagai ahli waris. Baik di daerah Cianjur  maupun di daerah Kabupaten Bandung, demikian pula didaerah Banjar, Ciamis, Kawali, seorang anak angkat tetap merupakan ahli waris dari orangtua kandung. Oleh karena itu, pengangkatan anak sama sekali tidak memutuskan kedudukannya sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya. Anak angkat di daerah Kawali dan Cikoneng akan menerima bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya sama besar dengan anak kandung dari orang-orang tua angkat tersebut.

  • Anak tiri

Sama halnya dengan anak angkat, seorang anak tiri akan menerima bagian dari harta peninggalan orang tua tirinya sapamerena/saasihna (Bandung, Cianjur). Hal yang sama terdapat di daerah Banjar, Ciamis, Cikoneng, dan Kawali. Di Indramayu anak tiri dengan istilahnya ”anak kawalon”, hanya mendapat bagian dari gawan orang tua kandungnya. Di Karawang hanya mewaris dari orang tua kandungnya.

  • Anak tidak sah;

Di daerah-daerah dalam Kabupaten Bandung, Krawang, Indramayu, anak tidak sah adalah ahli waris ibu kandungnya dan tidak dari bapak pembangkitnya. Tetapi disini tidak dijumpai penjelasan bagaimanakah kedudukan seorang anak tidak sah tersebut pada terhadap bapak pembangkitnya. Di daerah Kabupaten Cianjur dalam hal ibu seorang anak tidak sah kemudian menikah secara sah dengan bapak pembangkitnya, maka hak untuk mendapat bagian tergantung kepada kebijaksanaan anaak/anak-anak sah (saudara anak tidak sah tersebut).

  • Hak Janda/Duda

Dalam lingkungan Kabupaten Cianjur, dengan kekecualian di Desa Cibeber, seorang janda/duda akan menerima bagian sama besar dengan seorang anak. Di Desa Cibeber, besarnya bagian ynag diterima janda/duda adalah 1/8 dari harta peningglan suami/isteri. Dalam hal tidak ada anak, di Kecamatan Ciranjang semua harta guna kaya jatuh pada janda/duda. Sedangkan mengenai harta asal, akan kembali pada harta asal harta tersebut.

 

  1. Hutang Pewaris

 

Para ahli waris bertanggungjawab untuk melunasi hutang-hutang pewaris. Pada tahap pertama, hutang-hutang pewaris dilunasi dengan harta peninggalannya. Karena itu, harta peninggalan pewaris baru akan dibagi setelah semua hutang-hutang tersebut dilunasi. Biaya penguburan merupakan salah satu hutang yang harus diutamkan pelunasannya. Di desa Gununghalu Kabupaten Bandung, Banjar, Ciamis, dan Cikoneng apabila harta peninggalan pewaris tingkat mencukupi untuk hutang-hutangnya. Sedangkan di desa-desa Sukmanah dan Langensari (di Kabupten Bandung), Cianjur, dan Kawali, hibah yang telah diberikan tidak dapat ditolak ditolak kembali untuk melunasi hutang-hutang pewaris.

 

  1. Mengesampingkan Ahli Waris

 

Kecuali dalam kehilangan hak untuk mewaris baik oleh pewaris maupun oleh sebagian ahli waris. Apabila hal ini terjadi, ahli waris yang bersangkutan dapat menuntut dipulihkan hak-haknya sebagai ahli waris (lihat yurisprudensi) tentang yurisprudensi.