Tonggak-Tonggak Sejarah Hak Asasi Manusia Kontemporer

Monday, May 7th, 2018 - Hukum dan HAM

  1. Sebelum Perang Dunia II

Sejak bangkitnya sistem negara modern serta penyebaran industri dan kebudayaan Eropa ke seluruh dunia, telah berkembang serangkaian kebiasaan dan konvensi yang unik mengenai perlakuan manusiawi terhadap orang-orang asing. Konvensi itu, yang diberi nama “Hukum Internasional mengenai Tanggungjawab Negara terhadap Pelanggaran Hak-hak Orang Asing”, dapat dianggap mewakili perhatian awal yang besar terhadap promosi dan perlindungan hak asasi manusia di tingkat internasional.

Para pendiri hukum internasional, khususnya Francisco de Vitoria (1486-1546), Hugo Grotius (1583-1645) dan Emmerich de Vattel (1714-1767), sedari awal menyadari bahwa semua orang, baik orang asing maupun bukan, berhak atas hak-hak alamiah tertentu, dan karenanya, mereka menekankan pentingnya memberi perlakuan yang pantas kepada orang-orang asing. Tetapi baru pada abad ke-19 mulai menyingsing dengan jelas minat dan perhatian internasional terhadap perlindungan hak-hak warga negara. Perdamaian Westphalia (1648), yang mengakhiri Perang Tiga Puluh Tahun dan yang menetapkan asas persamaan hak bagi agama Katolik Roma dan Protestan di Jerman, telah membuka jalan ke arah itu.

Satu setengah abad kemudian, sebelum Perang Dunia II, beberapa upaya yang patut dicatat sebagai tonggak-tonggak penting, walaupun pada pokoknya tidak berkaitan, dalam upaya menggalakkan perhatian terhadap warga negara melalui sarana hukum internasional mulai membentuk apa yang dewasa ini dinamakan “Hukum Hak Asasi Manusia Internasional”.

Tonggak-tonggak penting itu antara lain, doktrin perlindungan negara terhadap orang asing, intervensi kemanusiaan, serta tonggak penting lainnya seperti akan dielaborasi lebih jauh dalam sub-sub bahasan di bawah ini.

  • Hak Asasi Manusia dan Hukum Internasional Tradisional

Pada awal pertumbuhannya, hukum internasional hanya merupakan hukum yang mewadahi pengaturan tentang hubungan antara negara-negara belaka. Subyeknya sangat eksklusif, yakni hanya mencakup negara. Entitas-entitas yang lain, termasuk individu, hanya menjadi objek dari sistem itu, atau penerima manfaat (beneficiary) dari system tersebut. Individu, sebagai warga negara, tunduk sepenuhnya kepada kewenangan negaranya.

Dalam arti ini, negara tentu dapat saja membuat ketentuan-ketentuan demi kepentingan warga negaranya (individu), namun ketentuan-ketentuan semacam itu tidak memberikan hak-hak substantif kepada individu yang dapat mereka paksakan melalui prosedur pengadilan. Negara-lah yang membela hak atau kepentingan warga negaranya apabila mendapat perlakuan yang bertentangan dengan aturan atau perlakuan semenamena dari negara lainnya.

Apa yang dikatakan di atas dikenal dengan doktrin “perlindungan negara terhadap orang asing” atau “state responsibility for injury to alliens”, yang dikenal dalam hukum internasional ketika itu. Berdasarkan doktrin hukum internasional itu, orang-orang asing berhak mengajukan tuntutan terhadap negara tuan rumah yang melanggar aturan. Biasanya, hal ini terjadi ketika seorang asing mengalami perlakuan sewenang-wenang di tangan aparat pemerintah, dan negara tersebut tidak mengambil tindakan apapun atas pelanggaran itu. Doktrin “perlindungan negara terhadap orang asing” tersebut, khususnya mengenai standar minimal dan kesamaan perlakuan, kemudian diambil alih oleh perkembangan-perkembangan dalam hukum hak asasi manusia internasional.

Meskipun tujuan utama klaim negara semacam itu bukanlah untuk mendapatkan kompensasi bagi warga negaranya yang dirugikan, melainkan untuk membela hak-hak negara itu sendiri –yang secara tidak langsung telah dilanggar melalui perlakuan yang buruk terhadap warga negaranya.

  • Intervensi Kemanusiaan

Demikianlah posisi individu dalam hukum internasional tradisional, yang sering ditandai menurut kebangsaannya. Berdasarkan dalil itu, negara-negara lain tidak mempunyai hak yang sah untuk melakukan intervensi dengan alasan melindungi warga negaranya, seandainya mereka diperlakukan dengan semena-mena. Suatu kekecualian terhadap dalil ini adalah apa yang disebut dengan doktrin “intervensi kemanusiaan”, yang memberikan hak yang sah untuk melakukan intervensi. Berdasarkan “hak” ini, negara dapat mengintervensi secara militer untuk melindungi penduduk atau sebagian penduduknya yang berada dalam suatu negara lain jika penguasa negara tersebut memperlakukan mereka sedemikian rupa sehingga “melanggar hak asasi mereka dan menggoncangkan hati nurani umat manusia.”

Doktrin ini dipopulerkan oleh Hugo Grotius. Tetapi banyak yang meragukan apakah hak semacam ini benar-benar ada, yang jelas doktrin ini sering disalahgunakan oleh negara-negara kuat yang berusaha memperbesar pengaruh politik mereka. Sejumlah negara besar pada abad ke-19 memakai hak intervensi kemanusiaan yang diklaim itu, antara lain, untuk mencegah Kekaisaran Ottoman memusnahkan kaum minoritas di Timur Tengah dan di wilayah Balkan.

  • Penghapusan Perbudakan

Pemaparan di atas menggambarkan bahwa sebetulnya telah terjadi perkembangan kemanusiaan pada hukum internasional sepanjang abad ke-19 dan awal abad ke-20. Hal yang paling menonjol di antaranya adalah penghapusan perbudakan. Meskipun ekonomi perbudakan pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 secara komersial telah menjadi kurang menarik bagi negara-negara Eropa dibandingkan masa sebelumnya, gerakan penghapusan perbudakan itu juga dilandasi oleh motif kepedulian kemanusiaan yang besar.

Praktek perbudakan mula-mula dikutuk dalam Traktat Perdamaian Paris (1814) antara Inggris dan Perancis, namum selang 50 tahun kemudian, Akta Umum Konferensi Berlin yang mengatur kolonisasi Eropa di Afrika menyatakan bahwa “perdagangan budak dilarang berdasarkan asas-asas hukum internasional”.

Aksi internasional menentang perbudakan dan perdagangan budak itu terus berlanjut sepanjang abad 20. Liga Bangsa-Bangsa mengesahkan Konvensi Penghapusan Perbudakan dan Perdagangan Budak pada tahun 1926, dan melarang praktek perbudakan di wilayah-wilayah bekas koloni Jerman dan Turki yang berada di bawah Sistem Mandat (Mandates System) Liga Bangsa-Bangsa pada akhir Perang Dunia I. Konvensi 1926 ini masih tetap merupakan dokumen internasional utama yang melarang praktek perbudakan, meskipun konvensi ini telah diamandemen dengan suatu Protokol pada tahun 1953, dan pada tahun 1956 ditambah dengan suplemen mengenai definisi tindakan-tindakan yang termasuk dalam perbudakan di zaman modern.

  • Palang Merah Internasional

Kemajuan besar yang lain dalam hukum kemanusiaan internasional pada paruh kedua abad ke-19 adalah pembentukan Komite Palang Merah Internasional (1863), dan ikhtiar organisasi itu dalam memprakarsai dua konvensi internasional untuk melindungi korban perang dan perlakuan terhadap tawanan perang, yang dikenal dengan Konvensi Jenewa.

Prakarsa dan usaha-usaha Palang Merah Internasional ini berlanjut melewati dua perang dunia dan sesudahnya. Organisasi internasional ini telah mensponsori sejumlah konvensi yang tidak semata-mata menangani status dan perlakuan terhadap para prajurit yang berperang, tetapi juga perlakuan terhadap penduduk sipil pada masa perang dan pembatasan terhadap cara-cara berperang (conducts of war).

Singkatnya organisasi internasional ini telah berjasa melahirkan apa yang sekarang kita kenaldengan hukum humaniter internasional (international humanitarian law).

  • Liga Bangsa-Bangsa

Segera setelah berakhirnya Perang Dunia I, masyarakat internasional membentuk Liga Bangsa-Bangsa (League of Nations) melalui Perjanjian Versailles. Selain membentuk Liga Bangsa-Bangsa (LBB), Perjanjian Versailles juga melahirkan apa yang dikenal sekarang dengan Organisaasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization).

Tujuan utama Liga tersebut adalah “untuk memajukan kerjasama internasional, mencapai perdamaian dan keamanan internasional”. Memang Liga tersebut tidak secara eksplisit membuat ketetapan mengenai perlindungan hak asasi manusia. Namun, dari dokumen pendiriannya, yang disebut Covenant of the League of Nations, negara-negara anggotanya diwajibkan untuk berupaya ke arah sasaran-sasaran kemanusiaan seperti menetapkan kondisi kerja yang manusiawi bagi individu, larangan perdagangan perempuan dan anak, pencegahan dan pengendalian penyakit, serta perlakuan yang adil terhadap penduduk pribumi dan wilayah jajahan. Liga ini memiliki tiga organ utama, yaitu Dewan, Majelis, dan Sekretariat.

Salah satu prestasi terbesar Liga Bangsa-Bangsa bagi kemanusiaan adalah dibentuknya Sistem Mandat (Mandates System) di bawah organisasi ini. Dengan system ini, bekas koloni Jerman dan Turki yang kalah perang ditempatkan di bawah “perwalian” negara-negara pemenang perang. Jadi “suatu kepercayaan suci atas peradaban” diserahkan kepada negara-negara perwalian untuk menata dan menyiapkan wilayah-wilayah mandat tersebut sampai mereka memiliki pemerintahan sendiri.

Bahasa paternalistik yang digunakan dalam Covenant boleh jadi kurang disukai sekarang ini, namun yang jelas, negara perwalian diharuskan menjamin tidak ada diskriminasi rasial dan agama di wilayah-wilayah yang berada di bawah perwaliannya. Ternyata, beberapa wilayah mandat mencapai kemerdekaannya sebelum Perang Dunia II. Wilayah-wilayah mandat yang belum mencapai kemerdekaan sebelum Perang Dunia II, seperti Namibia dan Palestina, selanjutnya dialihkan kepada sistem perwalian berdasarkan Piagam PBB.

Di samping itu, Liga Bangsa-Bangsa juga menjalankan fungsi pengawasan yang berkaitan dengan “kewajiban-kewajiban yang menjadi perhatian internasional”, sebuah prosedur dan mekanisme yang memungkinkan perlindungan bagi kelompok-kelompok minoritas. Dengan mekanisme ini, kelompok minoritas yang merasa dilanggar haknya dapat mengadukan masalahnya kepada Dewan Liga. Setelah mendapat pengaduan itu, Dewan dapat mengajukan masalah itu kepada Komite ad hoc untuk Kaum Minoritas, yang bertugas mendamaikan atau mencoba mencari penyelesaian masalah tersebut dengan cara membangun persahabatan antara para pihak yang bertikai. Liga Bangsa- Bangsa resmi dibubarkan pada 18 April 1946, enam bulan setelah Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) didirikan.

  1. Setelah Perang Dunia II

Doktrin dan kelembagaan hukum internasional yang dipaparkan di atas telah ikut mendorong perubahan yang radikal dalam hukum internasional, yaitu berubahnya status individu sebagai subyek dalam hukum internasional. Individu tidak lagi dipandang sebagai obyek hukum internasional, melainkan dipandang sebagai pemegang hak dan kewajiban. Dengan status ini, maka individu dapat berhadapan dengan negaranya sendiri di hadapan Lembaga-Lembaga Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa.

Perubahan ini dipercepat dengan meledaknya Perang Dunia II yang memberikan pengalaman buruk bagi dunia internasional. Agar tidak mengulangi pengalaman yang sama, masyarakat internasional membangun konsensus baru yang lahir dalam bentuk norma, doktrin, dan kelembagaan baru dalam hukum internasional. Berikut ini akan dibahas norma, doktrin, dan kelembagaan hukum internasional yang lahir pada periode pasca Perang Dunia II yang melahirkan hukum hak asasi manusia internasional.

  • Hak Asasi Manusia Internasional Modern

Hukum internasional yang lama (tradisional) telah berhasil mengembangkan berbagai doktrin dan kelembagaan yang dirancang dan ditujukan untuk melindungi berbagai kelompok orang, mulai dari kaum budak, kaum minoritas, bangsa-bangsa pribumi, orang-orang asing, hingga tentara (combatants). Dari perkembangan hukum dan kelembagaan inilah kemudian terbangun landasan konseptual dan kelembagaan hukum hak asasi manusia internasional kontemporer. Karena itu, kita tidak bisa memahami dengan mendalam hukum hak asasi manusia internasional saat ini tanpa didahului oleh pemahaman yang cukup tentang akar-akar historis yang melahirkannya itu.

Sangat berbeda dengan doktrin dan kelembagaan yang mendahuluinya, hukum hak asasi manusia internasional modern menempatkan individu sebagai subyeknya. Individu ditempatkan sebagai pemegang hak (right-holders) yang dijamin secara internasional, semata-mata karena ia adalah individu, bukan karena alas an kebangsaannya dari suatu negara. Justru sebaliknya, status negara dalam hukum yang baru ini ditempatkan sebagai pemegang kewajiban (duty-holders).

Jadi relasi antara pemegang hak dan kewajiban itulah yang menjadi pokok perhatian hukum internasional yang baru ini. Relasi keduanya ini kemudian diwadahi dalam struktur kelembagaan yang baru, yang didesain oleh PBB, melalui berbagai macam mekanisme atau prosedur pengaduan dan pemantauan hak asasi manusia dalam sistem PBB.

Hukum internasional yang baru itu tumbuh dan berkembang dari perjanjianperjanjian internasional hak asasi manusia yang terus meningkat sejak 1948, selain berasal dari kebiasaan dan doktrin internasional. Peningkatan pada jumlah instrumeninstrumen hak asasi manusia internasional diiringi pula dengan semakin banyaknya jumlah negara yang mengakui dan terikat dengannya. Hal itu berarti semakin banyak negara yang tunduk pada pengawasan internasional yang dibangun berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional tersebut. Implikasinya adalah bahwa eksklusivitas kedaulatan negara menjadi berkurang, dan negara tidak dapat lagi mengklaim dengan absah bahwa masalah hak asasi manusia sepenuhnya merupakan urusan domestiknya.

  • Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa

Perkembangan hukum hak asasi manusia yang dipaparkan di atas bermula dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebagai sebuah traktat multilateral yang mengikat secara hukum semua negara anggota PBB, Piagam itu memuat dengan eksplisit pasalpasal mengenai perlindungan hak asasi manusia.

Dalam mukadimahnya tertera tekad bangsa-bangsa yang tergabung dalam PBB untuk “menyatakan kembali keyakinan pada hak asasi manusia, pada martabat dan nilai manusia”. Pasal 1 (3) mencantumkan bahwa salah satu tujuan PBB adalah “memajukan dan mendorong pernghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi semua orang tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama”.

Selanjutnya dalam Pasal 55 ditegaskan pula, bahwa PBB “harus memajukan … penghormatan universal terhadap, dan ketaatan kepada, hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi setiap orang”. Hal ini diperkuat lebih lanjut oleh Pasal 56, yang menyatakan bahwa semua anggota PBB “berjanji akan mengambil tindakan bersama dan sendiri-sendiri … bagi tercapainya tujuan-tujuan yang dinyatakan dalam Pasal 55”. Jadi, internasionalisasi hak asasi manusia dimulai dengan Piagam PBB tersebut.

Memang terdapat perbedaan pandangan berkenaan dengan karakteristik legal dari kewajiban Piagam tersebut. Beberapa ahli hukum berargumentasi bahwa persyaratan “memajukan” (“promoting”) penghormatan dan ketaatan terhadap hak asasi manusia hanyalah bersifat anjuran, bukan kewajiban hukum terhadap para anggota.

Lebih lanjut mereka mengemukakan bahwa kewajiban untuk memajukan hak asasi manusia tidak harus menyiratkan kewajiban untuk melindungi (protecting) hak asasi manusia. Sebaliknya ahli hukum yang lain, mengajukan argumentasi bahwa Pasal 56 memberikan kewajiban yang jelas kepada semua anggota untuk mengambil tindakan positif menuju pada penghormatan dan ketaatan terhadap hak asasi manusia.

Dengan demikian, tidak dapat dikatakan bahwa sebuah negara yang menyangkal hak asasi manusia sedang menjalankan kewajibannya untuk menghormati hak asasi manusia. Akhir dari perdebatan ini adalah disetujuinya secara umum bahwa ketentuan hak asasi manusia dalam Piagam menciptakan kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia yang secara hukum mengikat anggotanya.

  • The International Bill of Human Rights

International Bill of Human Rights” adalah istilah yang digunakan untuk menunjuk pada tiga instrumen pokok hak asasi manusia internasional beserta optional protocol-nya yang dirancang oleh PBB. Ketiga instrumen itu adalah:

(i) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights)

(ii) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights)

(iii) Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights).

Sedangkan optional protocol yang masuk dalam kategori ini adalah, “the Optional Protocol to the Covenant on Civil and Political Rights” (Protokol Pilihan Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik). Disebut sebagai instrumen pokok karena kedudukannya yang sentral dalam corpus hukum hak asasi manusia internasional. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tahun 1948.

Deklarasi ini boleh dikatakan merupakan interpretasi resmi terhadap Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa, yang memuat lebih rinci sejumlah hak yang didaftar sebagai Hak Asasi Manusia. Deklarasi ini berfungsi sebagai “standar pencapaian bersama”. Karena itu ia dirumuskan dalam bentuk deklarasi, bukan perjanjian yang akan ditandatangani dan diratifikasi.

Meskipun demikian, deklarasi itu telah terbukti menjadi langkah raksasa dalam proses internasionalisasi hak asasi manusia. Seiring dengan perjalanan waktu, status legal deklarasi itu terus mendapat pengakuan yang kuat. Selain dipandang sebagai interpretasi otentik terhadap muatan Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa, deklarasi ini juga berkembang menjadi hukum kebiasaan internasional yang mengikat secara hukum bagi semua negara.

Dengan demikian pelanggaran terhadap deklarasi ini merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional. Dua kovenan yang menyusul, yakni Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tahun 1966. Tetapi kedua Kovenan itu baru berlaku mengikat secara hukum pada tahun 1976. Dua instrument pokok hak asasi manusia internasional itu menunjukkan dua bidang yang luas dari hak asasi manusia, yakni hak sipil dan politik di satu pihak, dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya di pihak lain. Kedua instrumen ini disusun berdasarkan hak-hak yang tercantum di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, tetapi dengan penjabaran yang lebih spesifik. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, misalnya, menjabarkan secara lebih spesifik hak-hak mana yang bersifat “non-derogable” dan hak-hak mana yang bersifat “permissible”. Begitu pula dengan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang memuat secara lengkap hak-hak ekonomi dan sosial, merumuskan tanggung jawab negara yang berbeda dibandingkan dengan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Jadi sebetulnya dua Kovenan ini dibuat untuk menjawab masalah-masalah praktis berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia.