Cara Cara Penegakan Hukum Lingkungan

Sunday, May 6th, 2018 - Hukum Lingkungan

 

 

 

 

 

UPAYA UNTUK MENCAPAI KETAATAN TERHADAP PERATURAN DAN PERSYARATAN DALAM KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU SECARA UMUM DAN INDIVIDUAL MELALUI PENGAWASAN DAN PENERAPAN SANKSI ATAU ANCAMAN SARANA ADMINISTRATIF, KEPIDANAAN DAN KEPERDATAAN

TERDAPAT 3 (TIGA) SARANA PENEGAKAN HUKUM:

  • ASPEK ADMINISTRATIF
  • ASPEK PERDATA
  • ASPEK PIDANA

METODA YANG DIPERGUNAKAN UNTUK PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN:

  • METODA PREVENTIF: PENGAWASAN AKTIF YANG DILAKUKAN TERHADAP KEPATUHAN KEPADA PERATURAN TANPA KEJADIAN LANGSUNG YANG MENYANGKUT PERISTIWA KONGKRIT YANG MENIMBULKAN SANGKAAN BAHWA PERATURAN HUKUM TELAH DILANGGAR
  • METODA REPRESIF, DALAM HAL PERBUATAN YANG MELANGGAR PERATURAN; PENCEMARAN SUDAH TERJADI

2 STRATEGI PRINSIP PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

  • KEITH HAWKINS: ENVIRONMENT AND ENFORCEMENT
  • COMPLIANCE / PENAATAN = CONCILIATORY
  • ENFORCEMENT/SANCTIONING/PENEGAKAN/PEMBERIAN SANKSI = ACCUSATORY

SISTEM COMPLIANCE DAN LAW ENFORCEMENT

  • ASAS SUBSIDIARITAS/ DOKTRIN PRIMARY JURISDICTION
  • PENDAYAGUNAAN/PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HANYA SEBAGAI ULTIMUM REMEDIUM

SARANA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN MELALUI ASPEK ADMINISTRATIF

  • METODA YANG DIGUNAKAN: REPRESIF
  • BERKAITAN DENGAN PENAATAN LINGKUNGAN DAN MASALAH PERIZINAN

BEBERAPA KETENTUAN YANG HARUS DITAATI TERKAIT DENGAN MASALAH PERIZINAN

  • KETENTUAN MENGENAI BAKU MUTU LINGKUNGAN (BML)
  • KRITERIA BAKU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
  • ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)
  • PENGELOLAAN LIMBAH HASIL USAHA
  • PENGELOLAAN LIMBAH B3

KETENTUAN BAKU MUTU LINGKUNGAN HIDUP

  • PASAL 14: UNTUK MENJAMIN PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP SETIAP USAHA DAN ATAU KEGIATAN DILARANG MELANGGAR BAKU MUTU ATAU KRITERIA BAKU KERUSAKAN LINGKUNGAN
  • PASAL 1 BUTIR 11: BAKU MUTU LINGKUNGAN ADALAH UKURAN BATAS ATAU KADAR MAHLUK HIDUP, ZAT, ENERGI, ATAU KOMPONEN YANG ADA ATAU HARUS ADA DAN/ATAU UNSUR PENCEMAR YANG DITENGGANG KEBERADAANNYA DALAM SUATU SUMBER DAYA TERTENTU SEBAGAI UNSUR LH

KETENTUAN BAKU MUTU LINGKUNGAN HIDUP

  • APABILA TELAH MELAMPAUI BATAS BML MAKA AKAN TERJADI PENCEMARAN LINGKUNGAN
  • PENCEMARAN LINGKUNGAN MNRT PASAL 1 BUTIR 12: MASUKNYA ATAU DIMASUKKANNYA MAHLUK HIDUP, ZAT, ENERGI, DAN/ATAU KOMPONEN LAIN KE DALAM LINGKUNGAN HIDUP OLEH KEGIATAN MANUSIA SEHINGGA KUALITASNYA TURUN SAMPAI KE TINGKAT TERTENTU YANG MENYEBABKAN LINGKUNGAN HIDUP TIDAK DAPAT BERFUNGSI SESUAI PERUNTUKANNYA

KRITERIA BAKU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

  • PASAL 1 BUTIR 13: UKURAN BATAS PERUBAHAN SIFAT FISIK DAN/ATAU HAYATI LINGKUNGAN HIDUP YANG DAPAT DITENGGANG
  • APABILA TELAH MELAMPAUI KRITERIA BAKU KERUSAKAN LH MAKA AKAN TERJADI PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

  • PASAL 1 BUTIR 14: TINDAKAN YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG TERHADAP SIFAT FISIK DAN/ATAU HAYATINYA YANG MENGAKIBATKAN LINGKUNGAN TIDAK DAPAT BERFUNGSI LAGI MENUNJANG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.

KETENTUAN AMDAL

  • PASAL 18: SETIAP USAHA DAN ATAU KEGIATAN YANG MENIMBULKAN DAMPAK BESAR DAN PENTING TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP WAJIB MEMILIKI AMDAL UNTUK MEMPEROLEH IZIN UNTUK MELAKUKAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
  • PASAL 1 BUTIR 21: AMDAL ADALAH KAJIAN MENGENAI DAMPAK BESAR DAN PENTING SUATU USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG DIRENCANAKAN PADA LINGKUNGAN HIDUP YANG DIPERLUKAN BAGI PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

DOKUMEN AMDAL

  • PENYAJIAN INFORMASI LINGKUNGAN (PIL)
  • KERANGKA ACUAN (KA)
  • ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN (ANDAL)
  • RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (RKL)
  • RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (RPL)

FUNGSI AMDAL

  • SEBAGAI PRASARAT UNTUK MEMPEROLEH IZIN
  • SEBAGAI ALAT PENGAWASAN YANG DIGUNAKAN PEMERINTAH

KETENTUAN KETIKA KEGIATAN USAHA BERLANGSUNG

  • MELAKUKAN AUDIT LINGKUNGAN SIFATNYA SUKARELA
  • PASAL 1 BUTIR 23, AUDIT LINGKUNGAN ADALAH SUATU PROSES EVALUASI YANG DILAKUKAN OLEH PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN UNTUK MENILAI TINGKAT TINGKAT KETAATAN TERHADAP PERSYARATAN HUKUM YANG BERLAKU DAN/ATAU KEBIJAKSANAAN DAN STANDAR YANG DITETAPKAN OLEH PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YBS.

KEWENANGAN PENGAWASAN

  • PENGAWASAN TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN DILAKUKAN OLEH MENTERI SELAKU KOORDINATOR
  • KEWENANGAN DAPAT DILIMPAHKAN KEPADA PEMDA
  • PASAL 24

JENIS SANKSI ADMINISTRATIF DIBERLAKUKAN APABILA PENGUSAHA TETAP LALAI

  • PAKSAAN PEMERINTAH (PASAL 25:1) BERUPA:1) MENCEGAH DAN MENGAKHIRI TERJADINYA PELANGGARAN;2) MENANGGULANGI AKIBAT YANG DITIMBULKAN OLEH SUATU PELANGGARAN;3) MELAKUKAN TINDAKAN PENYELAMATAN/PEMULIHAN LINGKUNGAN
  • PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG TERTENTU (PASAL 25:5)
  • PENCABUTAN IZIN USAHA ATAU KEGIATAN (PASAL 27)