RUANG LINGKUP HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Thursday, May 3rd, 2018 - Hukum Administrasi Negara

Baik Hukum Tata Negara maupun Hukum Administrasi Negara sama-sama memiliki objek Negara.

Perbedaan dari keduanya terletak pada sudut pandangnya. Pandangan Georg Jellinek lebih bersifat fundamental ( dalam karyanya LEDGER ).

Fokus utama dalam mempelajari HTN :

Konstitusi / UUD ( susunan atau struktur umum kenegaraan ) yang di dalamnya diatur tentang lembaga negara, pemerintahan, dll. Konstitusi hanya mengatur hal-hal yang umum.

Fokus utama dalam mempelajari HAN :

Lebih mengutamakan kelanjutan struktur umum negara yaitu bagaimana berfungsinya tatanan kenegaraan ( operasionalnya ) dalam kerangka lembaga-lembaga, kewenangan, dan norma-norma negara.

Fokus utama mempelajari I.N :

Lebih memberikan dasar-dasar pemahaman ( bersifat teoritis historis ).

HAN membahas dan mengkaji kaidah-kaidah hukum (yuridis instrumentarium). Kerangka dasar dalam mempelajari HAN : hukum harus dipandang sebagai yuridis instrumentarium (perangkat hukum).

ROSCOE POUND :

            Law is a tool of engineering : hukum adalah alat untuk membentuk dan mengarahkan masyarakat.

MOCHTAR KUSUMAATMADJA :

            Hukum tidak semata-mata dipandang sebagai alat, tetapi juga sebagai sarana yang meliputi lembaga-lembaga dan proses hukum.

Yuridis instrumentarium :

  • semua harus diarahkan dalam rangka mencapai tujuan,
  • hukum diarahkan pada satu titik yaitu pencapaian tujuan negara (dalam konteks negara).

GBHN : dasar / landasan operasional dalam praktek kenegaraan.

Dalam perkembangan hukum tidak hanya dipandang sebagai alat dan sarana, melainkan juga menjadi instrument (yuridis instrumentarium).

ALAT, SARANA, INSTRUMEN

ALAT                          : tunggal

SARANA                    : berfungsi lebih luas dari alat

INSTRUMEN            : memiliki satu kesamaan persepsi sehingga ada harmonisasi

Kaidah hukum yang dikenal di negara kita :

  1. UUD 1945
  2. TAP MPR
  3. UU
  4. Perpu
  5. PP
  6. Kepres
  7. perda

 

Kerangka negara yang menjalankan perlindungan hukum dan public service ( tidak cocok bagi negara totaliter ) → dalam hal ini HAN berkaitan untuk melihat bentuk negara.

Yang mendominasi dalam mempelajari HAN adalah negara dan warga negara                             (hubungan hukum vertikal → hukum publik).

Hak untuk negara berbentuk kekuasaan dan kewenangan. Jadi, negara punya kewenangan publik dan kewajiban publik. Misal : memberi public service, perlindungan,dll.

 

Yang harus diketahui dalam mempelajari HAN :

  • persamaan, perbedaan, dan kaitan dengan ilmu kenegaraan lainnya
  • sejarah perkembangan dan tipe Negara yang dapat menunjang pesatnya perkembangan HAN ( untuk perlindungan hukum bagi warga negara )
  • Seberapa jauh perannya untuk masa yang akan datang
  • Menempatkan posisi warga negara dalam pemerintahan untuk mendukung hak dan kewajiban
  • Hubungan hukum pada umumnya (antara subjek hukum yang satu dengan yang lain)

Misal pada Pidana : subjek hukum yang satu dan yang lain adalah sederajat / sama posisinya (hubungan hukum horizontal).

Pada HAN : hubungan hukum vertikal / hubungan hukum publi (ada hak dan kewajiban, ada transformasi hak / kewenangan publik), di mana kewajiban publik harus diwujudkan.

PERISTILAHAN

HAN merupakan hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara di mana bila terjadi persengketaan, perselisihan diselesaikan dengan mengajukan gugatan ke PTUN.

Hukum yang mengaturnya adalah UU No.5 / 1986 ( tentang Peratun ).

Istilah yang berkaitan dengan HAN :

HAN, HTUN, Hukum Tata Pemerintahan, Hukum Pemerintahan, Hukum Administrasi, dll. Atau administratieve recht, bestuursrecht.

HAN digunakan di kalangan akademisi.

HTUN digunakan di kalangan praktisi.

Yang memberi perbedaan tersebut adalah adalah dasar hukum sebagai berikut :

  • UU No.5 /1986 yang mengatur tentang Peradilan Tata Usaha Negara
  • UU No.14 / 1970 terutama Pasal 10 ayat (1) yang mengatur tentang lingkungan peradilan : 1. Peradilan Umum
  1. Peradilan Agama
  2. Peradilan Militer
  3. Peradilan Tata Usaha Negara

Hukum Administrasi lebih inovatif, misalnya ada perencanaan kenegaraan.

 

PRAJUDI ATMOSUDIRJO gigih mempertahankan istilah HAN dengan landasan bahwa pengertian HAN lebih luas daripada HTUN dengan argumen bahwa dalam perbandingan HTUN adalah bagian dari HAN.

Dalam ilustrasinya, HTUN digambarkan sebagai hukum yang menitikberatkan pada hal-hal yang berkaitan dengan birokrasi dan mekanisme kerja yang sifatnya rutin dan berulang-ulang. Misalnya Hukum Perkantoran mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkantoran. Atas dasar ini maka HTUN dianggap lebih sempit dan kurang dinamis.

Pada saat pengajuan RUU terjadi polemik istilah HAN dan HTUN, sehingga UU No.5 / 1986  Pasal 144 menyamakan istilah HAN dan HTUN (untuk menengahi).

Tata Usaha Negara lebih menyoroti ke pemerintah atau lembaga eksekutif.

 

TEORI DIKOTOMI membedakan negara menjadi 2 :

  • kekuasaan yang membuat garis kebijakan
  • yang melaksanakan kebijakan ( paralel eksekusi ).

Teori ini dalam HAN lebih dikenal daripada doktrin TRIAS POLITICA.

Perkara-perkara yang mengakibatkan dikeluarkannya SK (Surat Keputusan) tetapi ternyata merugikan maka dapat diajukan ke PTUN.

Pada Pasal 144 UU No.5 /1986 terdapat 3 istilah besar :

  1. HAN ( Administratieve Recht ), yang bersumber dari Hukum Belanda dimana Hukum Belanda mengadopsi dari Hukum Perancis yang bersumber pada Hukum Romawi.
  2. HTUN
  3. Hukum Tata Pemerintahan ( Bestuursrecht )

Secara yuridis formil Pengadilan Tata Usaha Negara = Pengadilan Administrasi Negara.

Hukum Tata Pemerintahan bersumber dari SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 30 Desember 1972 No. 0198/U/1972 dalam Pasal 5 dan 10. SK tersebut mengatur tentang pedoman kurikulum minimal.

Hukum Tata Pemerintahan dikemukakan oleh A.M. Donner dengan alasan :

  1. ingin mengedepankan nasionalismenya, meminimalisasikan penggunaan bahasa asing di negaranya ( karena Administratieve Recht berasal dari bahasa Perancis ).
  2. Menengahi HAN dan HTN, karena saat itu pemisahan HAN dan HTN ada yang mengatakan itu prinsipil / yuridis, namun di satu sisi lain ada kelompok yang mengatakan bahwa perbedaan itu tidak prinsipil.

Bestuur = pemerintahan, berarti Negara dalam keadaan bergerak.

HTN → pengadilan tersendiri

HTUN = HAN → pengadilan

Kesimpulan pendapat Donner :

  • HAN lebih dispesifikasikan pada pemerintahan
  • peradilan untuk masalah pemerintahan menggunakan peradilan tersendiri (untuk perbedaan yang prinsipil)
  • peradilan untuk masalah pemerintahan tidak jelas (untuk perbedaan yang tidak prinsipil).

Di negara penganut Anglo Saxon istilah administratif jarang dipadukan dengan publik.

UUDS 1950 Pasal 108 : Hukum Tata Usaha Negara

VAN DER TOSCH : Hukum Administratif

PRAJUDI :

  • HAN adalah hukum yang sifatnya dinamis, yaitu menyesuaikan dengan perkembangan kemasyarakatan dan kenegaraan
  • HAN dapat dipahami dalam 2 kategori :
  1. HAN Heteronom
    • hukum yang mengatur seluk beluk organisasi dan fungsi administrasi negara
    • hukum tersebut tidak boleh dilawan, dilanggar, diubah oleh administrasi negara / aparatur negara. Misal : hukum yang bersumber pada UUD 1945, TAP MPR, UU ( hukum yang bersumber pada produk hukum yang tinggi tingkatannya ).
  2. HAN Otonom

Hukum operasional yang dibuat atau dibentuk oleh pemerintah / administrasi negara itu sendiri dan oleh sebab itu dapat diubah / dimungkinkan untuk administrasi / aparatur / pemerintah negara apabila diperlukan dengan tidak melanggar azas-azas kepastian hukum, keadilan, dan kepentingan umum.

 

Pembagian kekuasaan dalam HAN lebih mendasarkan pada teori dikotomi.

Untuk membedakan HAN dan hukum lain maka bisa dilihat dari bentuk sanksi.

Pidana : kurungan.

HAN : ada hak-hak yang dibatasi. Misal : pembekuan asset bank.

Titik akhir dari HAN biasanya berbentuk sanksi administratif atau dalam kerangka hukum, biasa disebut keadaan hukum baru.

Dalam HAN keadaan hukumnya diatur dalam UU No.5 / 1986 yang disebut ( surat ) Keputusan Tata Usaha Negara ( SK TUN ).

Disebut surat karena keputusan TUN berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan / pejabat TUN yang berdasar peraturan perUUan yang berlaku serta bersifat konkret-individu dan final bagi subjek hukum perdata yang bersangkutan.

GEORGE JELLINEK

Negara dipandang dari sudut yuridis dan non yuridis (sosiologis, sosial, dsb), lebih komperehensif sehingga harus disusun dalam suatu bagan terstruktur. Oleh karena itu pandangannya merupakan sesuatu yang monumental (legger).

HAN merupakan salah satu sudut pandang dalam memandang suatu Negara.

OPPENHEIME

            Negara dapat dibedakan dalam pemahaman Negara dalam keadaan diam atau statis ( HTN ) dan bergerak ( HAN ).

UU No.5 / 1986 tentang PTUN

            Keterkaitannya dengan HAN : ada perbedaan istilah antara HAN dan HTUN.

HAN dianggap lebih luas dan dinamis (dengan melibatkan langkah-langkah manajemen) karena di dalamnya juga harus memperhatikan hal-hal yang bersifat manajemen                (mengelola) negara, selain hal-hal yang bersifat rutinitas administratif.

HTUN sifatnya birokratis.

Objek HAN adalah hal-hal sebagai akibat hubungan antara negara dan warga negara seperti pada Surat Keputusan ( SK ).

Perbedaan antara HAN dan HTN yang dikemukakan Donner karena pada saat itu perbedaan HAN dan HTN didasarkan pada yuridis prinsipilnya dan di sisi lain berdasarkan tingkatannya saja.

Inti utama pemikiran Donner adalah pemerintahan. Hal inilah yang dijadikan pemisah antara HAN dan HTN, jadi harus ada pemisahan atau pembedaan lingkungan peradilan sehingga sifatnya tersendiri.

Apakah perlu diberikan sedikit ruang gerak dalam penerapan HAN ?

Kritik yang dapat diajukan bahwa tidak semua keputusan itu dapat ditulis karena mengingat dari akibat hukum yang akan timbul kemudian.

BESCHIKKING dan keputusan TUN adalah tindakan hukum yang menjadi jembatan antara negara dan warga negara.

BESCHIKKING menurut W.F. PRINS :

Tindakan hukumnya sepihak di bidang pemerintahan yang lingkup kewenangannya adalah eksekutif dan dilaksanakan oleh negara melalui pemerintah berdasarkan kewenangan khusus atau istimewa.

Perbedaan BESCHIKKING dengan SK TUN :

  • BESCHIKKING tidak harus tertulis ( lebih luas cakupannya ).
  • SK TUN harus berupa surat resmi.

Satu hal yang mendominasi dalam HAN adalah beschikking yang biasa dikeluarkan dalam surat putusan.

Berbicara mengenai pembagian kekuasaan di dalam negara, akan dikenal beberapa teori antara lain :

  1. Teori Eka Praja
  2. Teori Dwi Praja ( dikotomi )
  3. Teori Tri Praja
  4. Teori Catur Praja
  5. Teori Panca Praja
  6. Teori Sad Praja

pembagian seperti di atas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana eksistensi HAN. Hal ini erat kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan.

  1. TEORI EKA PRAJA
  • kekuasaan ada di tangan raja
  • fungsi pemerintahan tetap ada hanya saja tidak ada job description karena semua fungsi itu mutlak ditentukan oleh raja (monarki).
  • dimungkinkan adanya akibat yang positif, namun lebih dimungkinkan terjadi suatu akibat yang negatif.

 

  1. TEORI DWI PRAJA ( DIKOTOMI )
  • pembagiannya berdasarkan 2 hal / kategori dan untuk memahaminya kita bisa melihat dari pemikiran Hans Kelsen ( pencetus teori Stuffenbau ).
  • Tujuan pembagian ini adalah untuk kekuasaan ( tingakatan hukum ).
  • Hans Kelsen berpendirian bahwa hukum terlepas dari anasir-anasir non yuridis ( Teori Hukum Murni / Die Reine Recht Theorie ). Hal ini yang membedakan dengan Jellinek yang beranggapan negara adalah hukum.
  • Dari aspek kekuasaan, Hans Kelsen membagi 2 kewenangan :
    1. Legis Latio ( Law Creating Function )
  • kewenangan di dalam pembentukan / pembuatan konstitusi
  • yang melaksanakan adalah legal executio
  1. Legis Executio
  • yang melaksanakan konstitusi
  • terdiri dari Legislative Power (yang membuat peraturan pelaksanaan dan menjalankan UUD) dan Judicial Power (yang mengawasi jalannya Undang-undang tersebut).
  • di luar aspek kekuasaan ada aspek lain yang menunjang pelaksanaan negara yaitu dari aspek administratifnya. Sehingga dibagi lagi menjadi :
  1. Political Function
  • pemerintah yang lebih jauh sebagai landasan / penunjuk arah.
  • memberikan pengarahan politik.
  1. Administrative Function
  • mengacu pada hal-hal operasional.
  • HANS NOWIASKY ( Algemeine Staatslehre ) membagi kekuasaan menjadi 2 bagian, yaitu :
  1. Normgebung
    • kegiatan pembentukan norma-norma hukum berikut perundang-undangannya / pemberlakuannya yang mempunyai kebebasan dalam menentukan objek pengaturannya berdasarkan kebutuhan.
    • misalnya pengaturan tentang HAM → ada kewenangan yang melekat dalam suatu negara dalam membentuk noram-norma sesuai negara.
  2. Norm vollsichung
    • fungsi pemerintahan atau eksekutif yang dalam menjalankan tugasnya terikat dan berdasarkan norma-norma, aturan-aturan, UU sebagai landasan pelaksanaannya.
    • dibagi menjadi : – verwaltung → pemerintahan

– rechts plege → peradilan

Pendapatnya ini dekat dengan pendapat Kelsen.

  • M. DONNER melihat negara dari 2 aspek fungsi :
  1. Taakstelling : kekuasaan dalam menentukan tugas terhadap alat-alat atau lembaga-lembaga pemerintahan yang termasuk ke dalam kekuasaan dalam menentukan politik negara.
  2. Verwezenlijkking : kekuasaan yang melaksanakan atau menyelenggarakan tugas yang telah ditentukan, digariskan, atau dengan kata lain merealisasikan politik negara yang telah ditentukan sebelumnya.

Jadi, penentuan tugas-tugas negara mengacu pada satu titik yaitu tujuan negara.

  • Jika kita melihat pada perkembangan dikotomi, ada 2 kelompok yang menonjol :
  1. Eropa Kontinental → A.M. Donner
  2. Anglo Saxon → Frank J. Goodnow
  • FRANK J. GOODNOW memandang negara dalam pembagian kekuasaan dalam kerangka dikotomi, yaitu :
  1. Policy making : kewenangan dalam menentukan arah, tujuan, dan tugas
  2. Task executing : pelaksanaan arah, tujuan, dan tugas.
  • Teori dikotomi sangat mewarnai perkembangan HAN karena membuka angina segar bagi pemahaman teori yang lain seperti ‘Trias Politica’.
  • Perbedaan ‘Trias Politica’ dengan teori dikotomi :
  1. Trias Politica : membagi kekuasaan secara horizontal, yaitu legislative, eksekutif, dan yudikatif.
  2. Teori dikotomi : membagi kekuasaan secara vertical, yaitu policy making dan task executing karena menurut teori ini dalam yudikatif terdapat pula fungsi policy making dan task executing.

 

  1. TEORI TRI PRAJA ( TRIAS POLITICA )
  • Ajaran ini dipelopori oleh John Locke dan dikemukakan oleh Montesquieu.
  • John Locke dalam bukunya “Machten Schelding” membahas tentang Distribution of Power dengan membagi 3 kekuasaan yang berdiri sendiri, yaitu :
    1. Legislatif : kekuasaan yang membuat perundang-undangan
    2. Eksekutif : melaksanakan UU dan mengawasi pelaksanaan UU
    3. Federatif

Pemikiran John Locke ini banyak digunakan di negara penganut Anglo-Saxon.

  • Yang mengakibatkan Montesquieu melakukan perbaikan dari pemikiran John Locke adalah ditinjau dari segi objektif, yaitu tugas badan eksekutif. Pada intinya, yang menjadi motivasi Montesquieu mengoreksi pemikiran John Locke difokuskan pada bagaimana kewenangan raja agar tidal absolute, sehingga dalam hal ini yang dianggap dapat membatasi kekuasaan raja adalah kekuasaan yang mengawasi UU ( yudikatif ).
  • Pada awalnya Montesquieu memberikan istilah ‘pemisahan kekuasaan’ :
  1. Legislatif ( la puissance legislative )
  2. Eksekutif ( la puissance executive )
  3. Yudikatif ( la puissance de juger )

Ketiganya lebih diutamakan pada aspek penegakan hukum dan kekuasaan tersebut diserahkan pada badan peradilan sehingga kekuasaan yudikatif perlu dianggap sebagai kekuasaan yang merdeka.

  • Sebelum muncul ‘Trias Politica’, Montesquieu mengakui adanya sumbangan pemikiran dari Immanuel Kant bahwa dalam penyelenggaraan negara perlu mengedepankan hukum untuk melindungi hak warga negara dalam menciptakan tatanan masyarakat yang……
  • Dalam prakteknya, ‘pemisahan kekuasaan’ ini dianggap terlalu kaku maka digunakanlah istilah ‘pembagian kekuasaan’.
  • Kesimpulan yang diperoleh bahwa Trias Politica terdiri dari legislative, eksekutif, yudikatif dan di dalam hubungannya dimungkinkan terjadinya hubungan kerja sama.
  • Hubungan legislative dan yudikatif diatur dalam TAP MPR No.3 / 2000          ( butir e ).
  • Terdapat kerancuan-kerancuan dalam Pasal 5 TAP MPR No.3 / 2000 yang menyebutkan : “ MPR berwenang untuk menguji UU terhadap UUD….” ( sebenarnya adalah MA ).
  • Indonesia sebagai negara berdiri ditopang oleh 3 pilar :
    1. Kedaulatan hukum
    2. Kedaulatan rakyat
    3. Kedaulatan negara

Hal ini dapat dilihat pada naskah UUD 1945 sebagai dasar keberadaan kedaulatan hukum ( rechts staat ). Hal ini sangat berhubungan dengan penegakannya di mana negara berdasarkan hukum, bukan kekuasaan belaka (machtstaat) sebagai kedaulatan negara.

  • Kedaulatan rakyat mempunyai dasar hukum pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sehingga ketiga hal di atas dapat dikaitkan kembali pada Trias Politica.

 

  1. TEORI CATUR PRAJA
  • Teori ini membagi kekuasaan menjadi 4.
  • Tokoh : Prof. Mr. C.Van Vollenhoven dengan teori sisa / Aftrek Teory / Teori Residu.
    1. Fungsi memerintah / bestuur

Tidak hanya terbatas pada pelaksanaan UU, meliputi penyelenggaraan sesuatu yang tidak termasuk mempertahankan ketertiban hukum secara preventif, mengadili / menyelesaikan perselisihan atau membuat peraturan ( pemerintah mencampuri urusan kehidupan masyarakat secara luas ).

  1. Fungsi policy / politie
    • fungsi melaksanakan pengawasan secara preventif ( memaksa rakyat untuk menaati ketertiban hukum )
    • Donner : fungsi politie termasuk bestuur, tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
  2. Fungsi mengadili / justitie
  • fungsi pengawasan represif → bersifat memaksa
  • termasuk di dalamnya tanpa dipisahkan
  • rechtspraak : staats process recht, administratief recht, straf recht, burger recht.
  • pengadilan :
    1. contenze jurisdictie : hakim hanya menjalankan fungsi kehakiman ( rechterlijkefunctie ).
    2. voluntarie jurisdictie : hakim yang melakukan tugas pengaturan, pemerintahan, dan polisi.
  1. Fungsi mengatur / regelaar
    • suatu tugas perUUan untuk memperoleh seluruh hasil legislatif dalam arti materil.
    • hasilnya berupa UU dalam arti materil → setiap peraturan dan ketetapan yang dibuat pemerintah mempunyai daya ikat terhadap seluruh / sebagian masyarakat.
  • Mr.C. Van Vollenhoven dari penelitian beberapa negara membagi hukum materil menjadi : a. staatsrecht (materil)
  1. starfrecht (materil)
  2. privatrecht (materil)
  3. administratief recht

–   HAN adalah semua hukum yang ada dan telah berjalan dalam kurun waktu yang lama, yang kemudian tidak dapat dikelompokkan ke dalam HTN materil, perdata materil, pidana materil.

–     HAN bukan merupakan gabungan hukum formal karena dalam perkembangannya ada juga hukum material di luarnya.

–     Republik Indonesia :

  • kedaulatan hukum → yudikatif
  • kedaulatan negara → eksekutif ( fokus HAN, karena HAN merupakan hukum publik ).
  • kedaulatan rakyat → legislatif

–   Pasal 5 TAP MPR No.3 / 2000 : MPR berwenang menguji UU dan UUD → tidak lazim karena judicial review merupakan tugas yudikatif.

 

  1. TEORI PANCA PRAJA
  • Merupakan tanggapan JR. Stelilinga dalam bukunya “Grondtroken Van Het Nederland Administratief Recht” terhadap Teori Residu dari Van Vollenhoven. Pada intinya setuju dengan pendapat Van Vollenhoven. Namun ia lebih mengkaji pada HAN Belanda.
  • Memberikan koreksi mengenai pembagian kekuasaan yang telah dibuat oleh Van Vollenhoven menjadi 5 bagian, yaitu :
    1. wetgeving ( perUUan )
    2. bestuur ( pemerintahan )
    3. politie ( keamanan )
    4. rechtspraak ( peradilan )
    5. burgers ( kewarganegaraan ) → tambahan
  • Tidak terlepas dari welfare state ( negara kesejahteraan ) dalam mengimplementasikan terhadap hubungan antara negara dan warga negara. Negara menjalankan public service.
  • Pendapat lain mengenai pembagian kekuasaan menjadi 5 bagian dikemukakan oleh LEMAIRE :
  1. bestuurszorg ( penyelenggaraan kesejahteraan umum )
  2. bestuurs ( pemerintahan dalam arti sempit → eksekutif )
  3. politie ( keamanan )
  4. justitie ( peradilan )
  5. regulars ( pengaturan )

Lebih mengedepankan peranan dalam menjalankan kesjahteraan umum, sehingga menimbulkan fenomena bahwa HAN mempunyai kedudukan penting.

  • Freies Ermessen : tindakan-tindakan yang didasarkan pada keleluasaan bertindak bagi penyelenggara negara untuk dapat bertindak dengan cepat guna mencapai tujuan terwujudnya kesejahteraan / kepentingan umum. Keleluasaan / kebebasan bertindak memberi kesan bahwa hukum disimpangi, maka Freies Ermessen berpendapat harus dibatasi oleh hukun.
  • Prajudi : administrasi negara bisa saja merubah aturan / hukum yang berlaku sebatas wilayah kekuasaannya dengan memperhatikan bahwa asas kepastian hukum dan kepentingan hukum tetap dipegang.
  • Hukum kadangkala tertinggal oleh dinamika masyarakat sehingga timbul penyalahgunaan aturan hukum. Jadi bila ada tindakan penyelenggara negara ( pemerintah ) yang menyimpang dari hukum, selama tidak jauh menyimpang dari asas-asas hukum baku ( kepastian hukum dan kepentingan hukum ) dan untuk kepentingan massyarakat maka tindakan pemerintah bisa dibenarkan.

 

  1. TEORI SAD PRAJA
  • Dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, S.H. :
    1. pemerintahan
    2. perUUan
    3. peradilan
    4. keuangan
    5. hubungan luar negeri
    6. pertahanan dan keamanan negara

Sebenarnya bukan pemikiran originalnya, tapi berdasarkan penelaahannya terhadap UUDS 1950 ( isi pasal-pasalnya ).

  • Dalam hubungan hukum antara negara dan warga negara kita harus membahas kewajiban negara, hak dan kewajiban warga negara dalam proses penegakan hukum ( peradilan ).
  • Kerangka dasar pembahasan HAN mengarah pada hal-hal yang mengarah pada peradilan TUN.
  • Objek peradilan TUN adalah tindakan hukum yang berupa beschikking dalam kerangka Freies Ermessen untuk mewujudkan kesejahteraan umum.
  • Kepentingan umum diwujudkan dalam tindakan hukum dari penyelenggara Negara.
  • HAN → hubungan hukum antara negara dan warga negara.