Penggolongan Hukum Asuransi

Thursday, May 3rd, 2018 - Hukum Asuransi

Dalam undang-undang asuransi tidak ada satu pasal pun yang membagi asuransi penggolongan asuransi terdapat dalam doktrin /pendapat para sarjana.

Pasal 247 KUHD

  1. tidak ada penggolongan asuransi ganti rugi ( kebakaran,laut, udara ) dan asuransi jumlah (jiwa)
  2. belum ada angkutan udara (karena waktu itu memang belum ada) sekarang angkutan udara sudah ada.
  3. “peraturan itu antara lain dapat mengenai artinya boleh /bersifat mengatur (sesuai hokum perjanjian yang di batsasi dan tidak di larang undang-undang, ketertiban,kesusilaan)namun dalam asuransi masih boleh karena adanya sifat asuransi yaitu asuransi bersyarat.
  4. adanya asas numeratif/memberikan nomorisasi saja.

Ada pendapat “gabungan asuransi kerugian+asuransi sakit à asuransi varian (Karena sakit dapat dig anti dengan uang )namun ada pengecualian yaitu “orang kidal “(tangan kiri lebih aktif dari tangan kanan.

 

Menurut ilmu pengetahuan ,asuransi di golongkan :

  1. secara yuridis pasal 247 KUHD
    1. asuransi kerugian (dapat di nilai dengan uang )
    2. asuransi jumlah (asuransi yang kepentingannya tidak bias di nilai dengan uang EX : asuransi jiwa)

dalam pasal 246KUHD hanya menyebutkan asuransi kerugian seharusnya juga menyebutkan asuransi jumlah.

 

Dalam asuransi jiwa ada 2 macam penggabungan /perkembangan yaitu asuransi sakit dan asuransi kecelakaan.

  1. dilihat dari criteria ada atau tidaknya kehendak bebas para pihak
    1. asuransi sukarela ( lahir dari perjanjian (kehendak bebas) EX; asuransi jiwa sebagian ganti rugi kendaraan bermotor)
    2. asuransi wajib ( diatur oleh undang-undang EX : asuransi kecelakaan penumpang UU No 33 tahun 1964, asuransi kecelakaan lalu lintas jalan UU no 34 tahun 1964,jamsostek UU No 3 tahun 1992.
  2. berdasarkan tujuan
    1. asuransi komersial (badan hokum milik swasta, tujuan komersial/mencari keuntungan namun boleh melindungi kepentingan social dan bukan berarti monopoli ,EX asuransi bumi putra.
    2. Asuransi social (penyelenggaranya badan public Negara, tujuannya untuk public service yaitu menjamin terselenggarannya jaminan social dan bukan untuk mencari keuntungan tetpi berarti tidak boleh mendapat keuntungan tetapi bukan bearti tidak boleh mendapat keuntungan ,EX perum,perjan,persero.
  3. berdasarkan dari sifat penanggung
    1. asuransi premi dasarnya perikatan
    2. asuransi saling menanggung dasarnya diambil dari perkumpulan iuran, asas gotong royong EX asuransi kecelkaan lalu lintas berarti menanggung orang lain.

KESIMPULAN

Secara sitematik,penggolonbgan asuransi yaitu :

  1. asuransi komersial dasarnya perikatan, tujuannya mencari keuntungan ,penyelengaranya swasta,premi perjanjian .
  2. asuransi social dasarnya UU ,penyelenggaraanpemerintah (public),premi progresif(iuran yang bentuknya kecil &konstan)untuk kepentingan rakyat.
  3. asuransi saling menaggung

 

PRINSIP IDENTIRAS/KESEIMBANGAN

Pasal 252 KUHD “ asuransi tidak boleh untuk kedua kalinya /double insurance/asuransi berganda”(asuransi berganda à asuransi sudah di tutup sepenuhnya,objek dan jangka waktu yang sama)

Pasal 277 KUHD ; masih boleh dengan catatan yang mengikata adalah asuransi pertama ,karena asuransi yang ke 2 itu melebihi dari yang seharusnya.

Pasal 253 ayat (1) “asuransi melebihin target / over insurance undang –undang tidak melarang ,tetapi dalam ganti ruginya di berikan pada harga yang sesungguhnya .

 

Asuaransi Ketidakmampuan

Pasal 271 KUHD : berhubungan dengan perusahaan asuransi yaitu adanya perusahaan yang tidak mampu mengambil risiko

Apakah ada 1 risiko di asuyransikan kepada beberapa perusahaan ? boleh karena perusahaan asuransi selain mengambil ali resiko si tertanggung  juga mengasuransikan  risiko perusahaan itu sendiri ,asal tidak melebihi harga sepenuhnya ,di beolehkan jika memiliki kemampuan & tidak dilarang.