Pengertian Tindak Pidana

Thursday, May 3rd, 2018 - Hukum Pidana

 

Definisi mengenai tindak pidana. Istilah tindak pidana atau yang dalam bahasa Belanda disebut dengan Strafbaar feit, sebenarnya merupakan istilah resmi dalam Wetboek Van Strafrecht (WVS) atau kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia.[1]

Setiap orang yang melakukan dengan sengaja suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat,maka ia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut. Selain itu juga sesuai dengan pandangan Prof Moeljatno, bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut dirasakan dalam masyarakat sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu perbuatan tersebut harus dikenakan sanksi terhadap si pelaku, dan dalam hukum pidana sanksi itu disebut sebagai pidana yang memberikan penderitaan bagi si pelaku sehingga pelaku jera.

Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuataan, yaitu suatu keadaan atau kejadiaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.[2]

Ada lain istilah yang dipakai dalam hukum pidana yaitu tindak pidana. Istilah ini karena timbulnya dari pihak kementrian kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun kata “tindak” lebih pendek dari “perbuatan” tapi “tindak”  tidak menunjukkan pada suatu yang abstrak seperti “perbuatan” tapi hanya menyatakan perbuatan konkrit sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan. Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya asas-asas hukum pidana di indonesia memberikan definisi tindak pidana atau dalam bahasa Belanda strafbaar feit, yang sebenarnya  merupakan istilah resmi dalam Strafwetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia, istilah dalam bahasa asing yaitu delict.[3]

Pengertian mengenai tindak pidana sangat banyak yang dirumuskan oleh para ahli hukum yang semuanya berbeda-beda, ada dua paham yang berbeda-beda dalam menerjemahkan tentang tindak pidana.

Beberapa pengertian tindak pidana menurut para ahli hukum yang menganut paham, yaitu diantaranya :

  1. E. Jonkers, merumuskan peristiwa pidana ialah, perbuatan yang melawan hukum (wederrechttelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan”.
  2. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa, “Tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”.
  3. J. van schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh di hukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan”.
  4. Simons, merumuskan strafbaar feit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”.
  5. Vos merumuskan bahwa srafbaar feit adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundangundangan”.[4]

Dari pendapat para ahli hukum tersebut diatas, maka dapat diambil bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

  1. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
  2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
  3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
  4. Unsur melawan hukum yang objektif
  5. Unsur melawan hukum yang subyektif

Dari rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu :

  1. Unsur tingkah laku
  2. Unsur melawan hukum
  3. unsur kesalahan
  4. Unsur akibat konstitutif
  5. Unsur keadaan yang menyertai
  6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
  7. Unsur Syarat tambahan untuk memperberat pidana
  8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
  9. Objek hukum tindak pidana
  10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
  11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

[1] Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, edisi.2, PT.Eresco, Bandung,

1899 hlm. 55.

[2] Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rieneka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 54.

[3] Wirjono Prodjodikoro, Op.cit, hlm 58.

[4] Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2002, hlm 73.