Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Thursday, May 3rd, 2018 - Hukum Pidana

Pertanggungjawaban pidana sudah muncul sejak zaman Revolusi Prancis, pada masa itu tidak saja manusia yang dapat pertanggungjawaban tindak pidana bahkan hewan atau benda mati lainya pun dapat di pertanggungjwabkan tindak pidana. Seseorang tidak saja mempertanggungjawabkan tindak pidana yang di lakukanya, akan tetapi perbuatan orang lain juga dapat di pertanggungjawabkan karena pada masa itu hukuman tidak hanya terbatas pada pelaku sendiri tetapi juga di jatuhkan pula pada keluarga atau teman-teman pelaku meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana. Hukuman yang di jatuhkanya atas atau jenis perbuatan sangat berbeda-beda yang di sebabkan oleh wewenang yang mutlak dari seorang hakim untuk menentukan bentuk dan jumlah hukuman.

Berdasarkan hukum pidana Belanda, pertanggungjawaban pidana diri seseorang pelaku tindak pidana, harus memenuhi empat persyaratan sebagai berikut.[1]

  • Ada suatu tindakan (commision atau ommision) oleh si pelaku.
  • Yang memenuhi rumusan-rumusan delik dalam undang-undang
  • Dan tindakan itu bersifat melawan hukum atau unlawful serta
  • Pelakunya harus dapat dipertanggungjawabkan

Chairul Huda menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana tidak bisa dilepaskan dari tindak pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila tidak melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Penolakan masyarakat terhadap suatu perbuatan, diwujudkan dalam bentuk larangan (dan ancaman dengan pidana) atas perbuatan tersebut. Hal ini merupakan cerminan, bahwa masyarakat melalui negara telah mencela perbuatan tersebut. Barangsiapa atau setiap orang yang melakukan akan dicela pula. Pembuat dicela jika melakukan tindak pidana tersebut sebenarnya ia dapat berbuat lain.[2]

Berdasarkan asas hukum pidana yang menyatakan nullum delectum nulla poena sine lege poenali yang artinya suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.[3] Dari asas tersebut nampaklah bahwa suatu perbuatan tidak dapat dikenakan pidana jika belum ada undangundang yang mengaturnya, sebaliknya jika Undang-Undang mengatur terlebih dahulu suatu perbuatan yang telah dilakukan maka bagi pembuat tindak pidana wajib dibebankan tanggung jawab pidana atas perbuatannya tersebut. Untuk menentukan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh seseorang maka terlebih dahulu kita harus melihat maksud dan kehendak dari sikap batinnya apakah perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (dolus) atau karena kealpaan (culpa) dua hal ini akan mempengaruhi beban pertanggung jawaban pidana pelaku. Untuk menentukan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh seseorang maka terlebih dahulu kita harus melihat maksud dan kehendak dari sikap batinnya apakah perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (dolus) atau karena kealpaan (culpa), dua hal ini akan mempengaruhi beban pertanggung jawaban pidana pelaku. Menurut Satohid Kartanegara, yang dimaksud dengan opzet willens en weten (dikehendaki dan diketahui) adalah :

“Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu.”[4]

 

Didalam hal kemampuan bertanggungjawab bila di lihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab karena orang yang normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran – ukuran yang di anggap baik oleh masyarakat.[5]

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal, maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya tidak ada gunanya untuk di adakan pertanggungjawaban, sebagaimana di tegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

  • Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh di hukum.
  • Jika nyata perbuatan itu tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk di periksa.
  • Yang di tentukanya dalam ayat di atas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tingi dan pengadilan negeri.

 

Mengenai kemampuan bertanggungjawab sebenarnya tidak secara terperinci di tegaskan oleh Pasal 44 KUHP. Hanya di temukan beberapa pandangan para sarjana, misalnya Van Hammel yang mengatakan, orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat, yaitu :

  • Dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan.
  • Dapat menginsafi bahwa perbuatanya di pandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat.
  • Dapat menginsafi bahwa perbuatanya di pandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat.[6]

 

Dengan kata lain, bahwa kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan dua faktor terpenting, yakni pertama faktor akal untuk membedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan yang di larang atau melanggar hukum, dan kedua faktor perasaan atau kehendak yang menetukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran.

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dan ini harus dipastikan terlebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut subyek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Namun, dalam kenyataannya memastikan siapa si pembuat adalah tidak mudah dan sulit. Selanjutnya dia menyatakan setelah pembuat ditentukan, bagaimana selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidananya.

Masalah pertanggungjawaban pidana ini merupakan segi lain dari subjek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah si pembuat (yang melakukan tindak pidana). Artinya, pengertian subjek tindak pidana dapat meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah si pembuat, tetapi tidaklah selalu demikian. Masalah ini tergantung juga pada cara atau sistem yang ditempuh oleh pembuat Undang-Undang.[7]

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

Dalam pengertian tindak pidana termasuk pertanggungjawaban pidana .Tindakan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan di ancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Namun orang yang melakukan tindak pidana belum tentu di jatuhi pidana sebagaimana yang di ancamkan, hal ini tergantung pada “ apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan,“yang merujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana.” “Tidak di pidana jika tidak ada kesalahan (geen straf zonder schuld:actus non facit reum nisi mens sir rea)”. Namun lainya halnya dengan hukum pidana fisikal, yang tidak memakai kesalahan. Jadi jika orang telah melanggar ketentuan, dia di beri pidana denda atau di rampas. Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar di namakan leer van het materiele feit (fait materielle).

Alf Ross menyatakan, “pertanggungjawaban pidana tidak hanya berarti rightfully sentenced tetapi juga rightfully accused.[8] Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Dengan demikian, pengkajian dilakukan dua arah. Pertama, pertanggungjawaban pidana ditempatkan dalam konteks sebagai syarat-syarat faktual (conditioning facts) dari pemidanaan, karenanya mengemban aspek preventif. Kedua, pertanggungjawaban pidana merupakan akibat hukum (legal consequences) dari keberadaan syarat faktual tersebut, sehingga merupakan bagian dari aspek represif hukum pidana. “It is this connection between conditioning facts and conditioned legal consequences which is expressed in the statement about responsibility”.[9]

[1] Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm 67.

[2] Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-4, Kencana Prenada Media Group,Jakarta 2011, hlm. 70.

[3] Romli Atmasasmita, Loc Cit.

[4] Andi Hamzah, Op .Cit, hlm 103.

[5] Sutrisna, I Gusti Bagus,  Op.Cit, hlm 78.

[6] Sutrisna, I Gusti Bagus, Loc.Cit.

[7] Barda Nawawi Arief, ”Masalah Pemidanaan sehubungan Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modern”, Kertas Kerja, pada Seminar Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat yang mengalami Modernisasi BPHN-FH UNAIR Surabaya, Tanggal 25-27 Februari 1980 Bina Cipta, Bandung ,1982, hlm. 105-107.

[8] Alf Ross, on Guilt, Responsibility and Punishment, London: Stevens & Sons, 1975, hlm 17.

[9] Ibid  hlm 21.