SEJARAH HUKUM AGRARIA SEBELUM UUPA

Wednesday, May 2nd, 2018 - Hukum Perdata

 

  1. Cultuurstelsel

Adalah politik yang memaksa penduduk bangsa Indonesia menanam tanaman yang di perintahkan oleh pemerintah agung seperti gula,kopi,nila dan sebagainya dan hasil-hasilnya harus di serahkan kepada pemerintah (verplichte,cultuurdiensten,contingenten en leverantien).cultuurstelsel ini memberikan banyak kerugian bagi rakyat dan memberikan keuntungan bagi pemerintah belanda .bumi putra yang memiliki tanah 1/5 harus di tanami dengan tanaman komoditi yang bisa di eksport jika tidak memiliki tanah harus kerja rodi  kurang lebih 66 hari dalam setahun.

Menurut van derventer jumlah keuntungan pemerintah dari tahun 1840-1875 ada f.780.000.000- atau f.22.000.000 tiap tahunnya .uangnya itu di pergunakan oleh pemrintah belanda untuk  mengadakan pembangunan di negerinya sendiri,yang beru menderita kerusakan-kerusakan sebagai akibat peperangan dengan belgia. Pemerintah sangat takut akan mendapat persaingan yang hebat,yang akan melenyapkan segala keuntungan ,jika perusahaan-perusahaan partiklir di beri izin untuk berkembang di Indonesia. Namun demikian dengan memuncaknya penderitaan rakyat,kesengsaraan,kelaparan ,berjangkitnya berbagai macam penyakit kematian dan lain-lain di tambah dengan serangan-serangan dalam majalah-majalah ,surat kabar dan jua parlemen belanda,pemerintah terpaksa lambat laun mengubah haluan dan tunduk pada desakan-desakan itu .

  1. 62 R.R , Agrarische wet,dan 51 I.S

Adalah merupakan pokok yang terpenting dari hukum agraria dan semua peraturan yang di selenggarakan oleh pemerintah dahulu berdasarkan wet ini.adpun istilah isinya ialah memberikan kesempatan kepada perusahaan-perusahaan pertanian yang besar-besar untuk berkembang Indonesia sedang hak-hak atas tanahnya harus di perhatikan juga.

dasar-dasar dalam agararische wet tersebu diatur lebih lanjut tercantum dalam keputusan S.1870-118 .pasal 1 dari keputusan agararia mengandung suatu dasar atau lazim disebut ; asas umum tanah Negara atau pernyataan umum tanah Negara (algemeen domein beginsel atau algemeen domeinverkalring) yaitu suatu pernyataan umum, bahwa semua tanah yang tidak dapat di buktikan sebagai hak eigendom adalah tanah milik (domein )Negara. Untuk menjaga jagan sampai bangsa Indonesia tidak mempunya tanah,sudah pasti akan menimbulkan banya kesulitan bagi pemerintah. Karena itu dengan S. 1875-179 di adakan larangan penjualn tanah dari bangsa Indonesia kepada bukan bansa Indonesia . karena peraturan-peraturan tersebut sangat penting maka kita akan bicarakan lebih lanjut dengan mengutip peraturan tersebut seluruhnya

Tujuan utama agraris wet adalah membuka kemungkinan dan memberikan jaminan hukum kepada para pengusaha swasta agar dapat berkembang di hindia belanda .

PASAL 51 I.S (S.1925-447)

Pasal 62 RR(S.1855-2)  ada 3 ayat yaitu

  1. gubernur jenderal di larang membuang tanah
  2. boleh menjual tanah sempit apabila untuk kepentingan umum perluasan jalan ,desa dan perindustrian.
  3. gubernur jenderal boleh menyewakan tanah ,termasuk tanah di kelola oleh orang bumi putra.

Agraris wet (S .1870 / 55) berbunyi :

  1. menurut atauran yang di tetapkan dengan ordonansi,di berikan tanah-tanah dengan erfpacht,yang lamanya tidak boleh dari 75 tahun.
  2. gubernur jenderal menjaga, jangan sampai ada sesuatu pemberian tanah hak-hak penduduk asli(bangsa Indonesia)
  3. tanah-tanah di usahakan (di pergunakan ) bangsa Indonesia untuk keperluan sendiri, atau tanah-tanah yang berupa tanah pengembalaan umum atau karena salah suatu sebab ter masuk turut kampung (desa-desa), tidak di kuasai gubernur jenderal kecuali untuk keperluan umum berdasarkan pasal 133 I.S dan untuk tanaman-tanaman yang di adakan oleh pemerintah agung menurut aturan-aturan yang berhubungan dengan itu dengan pemberian keugian yang layak.
  4. kepada orang Indonesia yang mempunyai tanah milik dengan sah,atas permintaannya di berikan hak eigendom atas tanah itu dengan memakai pembatasan-pembatasan kekuasaan untuk menjualnya kepada bukan bangsa Indonesia ,pembatasan-pembatasan mana akan di tetapkan dengan ordonansi dan akan di sebutkan dalam eigendom itu.
  5. menyewakan tanah atau menyerahkan tanah untuk di pakaimoleh orang Indonesia kepada bukan orang Indonesia dilaksanakan menurut aturan-aturan yang di tentukan dengan ordonansi.

Seluruh pasal di atas adalah pasal 51 I.S /indice startlegeling ada 8 ayat yaitu 3 ayat dari 62 RR dan  5 ayat dari agraris wet).karena belum lengkap dari gabungan pasal di atas maka di bentuklah agraris besluit S.1870 /118 .setelah mengalami beberapa perubahan dan tambahan ,nama RR itu di ganti dengan I.S dan di undangkan lagiu seluruhnya dalam S.1925-447 .pasal 51 I.S memuat larangan menjual tanah untuk mencegah bertambahnya tanah-tanah partikelir yang merupakan tanah Negara dalam Negara hal ini di pandang dari sudut politik membahayakan . Yang menjadi tujuan dari agararis wet adalah untuk membuka kemungkinan  dan memberikan jaminan hukum kepada pengusaha swasta agar dapat berkembang di hindia belanda .  Dari isi pasal 51 IS { pasal 62 RR ) ayat 5 dan ayat 6 kita mengetahui bahwa agararis wet juga mengariskan perlindungan kepada rakyat pribumi . Harus dijaga agar pemberian tanah kepada para pengusaha  besar tidak melanggar hak rakyat pribumi (ayat 5 ) . pengambilan tanah-tanah pribumi hanya boleh bagi kepentingan umum, melalui  acara pencabutan hak dan disertai pemberianganti rugi keugian yang layak(ayat 6).

Tetapi pengarisan pemberian perlindungan hukum kepada rakyat pribumi bukan merupakan tujuan agararis wet . tujuan agraris wet adalah memberikan dasar bagi berkembangnya perusahaan-perusahaan  kebun besar swasta. Dikhawatirkan bahwa dalam usaha dan kegiatan mengembangkan perusahaan-perusahaan kebun besar tersebut, yang akan memerlukan tanah yang luas,hak-hak rakyat akan di langgar atau di korbankan . kekhawatiran tersebut tercermin dalam pembahasan agrariche wet di parlemen belanda dan rancangan-rancangan sebelumnya serta dalam pemberian perintah kepada gubernur jenderal slot van de beele untuk membuat suatu pernyataan pada tahun 1866.tetapi bagaimanapun bukan merupakan tujuan agararische wet untuk juga mensejahtrakan rakyat pribumi. Terhadap rakyat pribumi pendekatannya pasif bukan aktif seperti halnya terhadap pihak penguasa. Dalam praktik pelaksanaan agrarische wet ,kepentingan pengusaha lebih di dahulukan dari pada rakyat pribumi

  1. Agararis besluit (S.1870-118)

sebagai pelaksanaan agararische wet dengan keputusan raja tanggal 20 juli 1870-15 (S.1870-118)telah di tetapkan keputusan yang di namakan keputusan agrarian (agrarische besluit). Peraturan ini hanya ada di daerah-daerah gubernemen di jawa dan madura sedangkan mengenai hal-hal yang telah di tetapkan dalam paraturan ini akan diatur dengan ordonansi sesuai dengan agrarishe wet dan  dasar-dasar dari keputusan agraria tersebut yang terpenting ialah pasal 1 yang memuat pernyataan umum tanah Negara (Algemeenedomein verklaring ) yang menetapkan sebagai berikut :

“selain menurut apa yang telah di tentukan dalam nomor dua dan tiga dari wet tersebut maka tetap di pertahankan pendirian (asas),bahwa semua tanah yang tidak dapat di buktikan ,bahwa tanah itu milik eigendom orang lain, adalah tanah Negara( domein van de staat)

Pernyataandomein khusus di terjemehkan sebagai berikut :

Semua tanah kosong dalam daerah pemerintahan langsung adalah domein Negara,kecuali yang di usahakan oleh para penduduk asli dengan hak-hak yang bersumber pada hak-hak membuka hutan.mengenai tanah –tanah Negara tersebut kewenangang untuk mmemutuskan pemberiannya kepada pihak lain hanya ada pada penerintah tanpa mengurangi hak yang sudah di punyai oleh penduduk untuk  membukanya

Maksud pernyataan terbut adalah untuk menegaskan agar tidak ada keraguan ,bahwa satu-satunya penguasa yang memberikan tanah-tanah yang di maksud itu kepada pihak lain adalah pemerintah.

FUNGSI DOMEIN VERKLARING

Dalam praktik UU pertanahan domein verkalring ber  fungsi :

  1. sebagai landasan hukum bagi pemerintah yang mewakili Negara sebagai pemilik tanah untuk memberikan tanah dengan hak-hak tanah yang diatur dalam KUHPer seperti hak erfah,hak postal,dan lain-lain .dalam rangka domein verklaring,pemberian tanah dengan hak eigendom dilakukan dengan cara pemindahan hak milik Negara kepada penerima tanah
  2. di bidang pembuktian pemilikan apa yang dinyatakan dalam pasal 1 agraeis besluit bukan hal yang baru ,karena sudah ada ketentuannya dalam pasal 519 dan 520 KUHPer setiap bidang tanah harus ada yang memiliki kalau tidak di miliki oleh pero rangan atau badan hukum,maka Negaralah pemilikinya karena asas domein itu sudah ada sebelumnya maka pernyataan dalam agaraische besluit menggunakan bahasa  “bliff het beginsel “

menururt van vollen hoven masih ada 3 tafsiran lain mengenai tanah-tanah yang tercakup dalam domein verkalring ;

  1. tanah domei negara adalah bukan tanah hak eigendom yang diatur dalam KUHPer
  2. tanah domei Negara adalah yang bukan tanah hak eigendom,hakagrarische eigendom dan bukan pula tanah milik rakyat yang telah bebas dari kungkungan hak rakyat.
  3. tanah domei Negara adalah yang bukan tanah hak eigemndo,hak agaraische eigemndom dan bukan pula tanah milik rakyat baik yang sudah maupun yang belum bebas dari kungkungan hak ulayat.