PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OKNUM GURU TERHADAP ANAK DIDIKNYA DITINJAU DARI KUHP DAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Monday, April 30th, 2018 - Contoh Skiripsi Hukum
  1. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (3) berdasarkan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum”. Selanjutnya dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 juga menyebutkan bahwa “Segala warga Negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjujung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.[1]

Anak adalah masa depan maupun generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada.[2] Di negara Indonesia sudah cukup memahami apa pentingnya dan arti anak itu sendiri sebagai suatu amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya..

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, namun disadari sepenuhnya bahwa di dalam masyarakat masih banyak anak yang memerlukan perlindungan khusus. Tak bisa disangkal bahwa anak adalah bagian dari suatu komunitas yang menuntut perhatian penting dari kita semua. Selama ini program-program yang ditujukan pada anak masih belum menyentuh semua lapisan dalam masyarakat. Banyak pihak yang masih belum menyadari keberadaan anak sebagai aset bangsa yang perlu dilindungi dan dijamin hak-haknya dalam meniti masa depannya. Hal ini berhubungan dengan kondisi Indonesia yang mengalami krisis multidimensional sehingga memicu munculnya berbagai problema kehidupan diantaranya kemiskinan, krisis moral, serta meningkatnya kriminalitas dan kasus-kasus kekerasan (abuse) di dalam kehidupan masyarakat. Problematika yang muncul sebagai dampak krisis multidimensional bangsa tidak hanya berpengaruh bagi kelangsungan hidup orang-orang dewasa saja, namun juga berdampak buruk bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan bagi anak.

Berdasarkan Undang – Undang Perlindungan Anak (UUPA) kategori anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Namun diberikan juga pengakuan terhadap batasan umur yang berbeda yang mungkin diterapkan dalam perundangan nasional, dalam usia tersebut anak belum layak untuk menanggung beban keluarga sebagai dampak adanya krisis multidimensional. Mereka hanya layak untuk menerima dan menyerap apa yang sudah seharusnya menjadi haknya yaitu, dasar-dasar pendidikan dan pengetahuan yang baik dan benar di lingkungan keluarga juga masyarakat pada umumnya.

Hak-hak anak adalah berbagai kebutuhan dasar yang seharusnya diperoleh anak untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dari segala bentuk perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak, baik yang mencakup hak sipil, ekonomi, sosial, dan budaya anak.[3]

Setiap anak anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasaan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Sesuai dengan pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa anak di akui dan di lindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Hak dasar anak adalah hak untuk memperoleh perlindungan baik dari orang tua, Negara dan masyarakat memperoleh pendidikan, terjamin kesehatan dan kesejahteraannya merupakannya sebagian dari hak-hak anak.

Salah satu hak asasi anak adalah jaminan untuk mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Jaminan perlindungan hak asasi tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan Negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Secara umum hak anak adalah meliputi hal-hal sebagai berikut : Hak sipil dan kemerdekaan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dan 4 kesejahteraan dasar yaitu;

  1. Waktu luang.
  2. Kegiatan budaya
  3. Serta langkah-langkah perlindungan khusus.

UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan hak-hak anak adalah untuk memiliki tingkat kesehatan yang optimal, memperoleh pendidikan, mendapatkan perlindungan dan kesempatan berpartisipasi. Prinsip dasar dalam pemenuhan hak-hak anak di dalam Konvensi Hak-Hak Anak adalah :

  1. Non diskriminasi, perlindungan anak dilakukan sesuai dengan prinsipprinsip pokok yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak;
  2. Kepentingan yang terbaik bagi anak (The Best Interest Of The Child), bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan yang utama
  3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, maksudnya adalah negara harus mengakui bahwa anak adalah memiliki hak yang melekat atas kehidupan dan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan dan perkembangan anak
  4. Penghargaan terhadap pendapat anak, maksudnya adalah dalam setiap pengambilan keputusan negara harus menghargai dan memperhatikan setiap pandangan dan pendapat anak terutama yang mempengaruhi kehidupan anak. Dalam hal perlindungan terhadap anak setiap orang tua atau keluarga, masyarakat, dan negaralah yang harus melindungi hak-hak anak tersebut.[4]

 

Namun pada kenyataannya sampai pada saat ini apa yang menjadi hak anak tersebut belum dapat terpenuhi. Sampai sekarang masih banyak bentuk-bentuk penyalahgunaan terhadap anak, banyak terjadi eksploitasi, diskriminasi dan dalam bentuk-bentuk kekerasan (abuse). Hal-hal semacam ini akan dapat  menyebabkan kondisi yang buruk bagi perkembangan hidup seorang anak yang meliputi perkembangan jasmani, rohani serta sosial anak. Suatu tindak kekerasan terhadap anak tidak pernah diinginkan oleh siapapun, apalagi di lembaga pendidikan yang seharusnya menyelesaikan masalah secara edukatif. Namun tidak dapat disangkal, bahwa di lembaga ini ternyata masih sering terjadi tindak kekerasan.

Dalam melihat fenomena ini, beberapa analisa bisa diajukan: pertama, kekerasan dalam pendidikan muncul akibat adanya pelanggaran yang disertai dengan hukuman, terutama fisik. Jadi, ada pihak yang melanggar dan pihak yang memberi sanksi. Bila sanksi melebihi batas atau tidak sesuai dengan kondisi pelanggaran, maka terjadilah apa yang disebut dengan tindak kekerasan. Selain itu, kekerasan dalam pendidikan tidak selamanya fisik, melainkan juga bisa berbentuk pelanggaran atas kode etik dan tata tertib sekolah. Kedua, kekerasan dalam pendidikan bisa diakibatkan oleh buruknya sistem dan kebijakan pendidikan yang berlaku. Muatan kurikukum yang hanya mengandalkan kemampuan aspek kognitif dan mengabaikan pendidikan afektif menyebabkan berkurangnya proses humanisasi dalam pendidikan. Ketiga, kekerasan dalam pendidikan dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan tayangan media massa yang memang belakangan ini kian vulgar dalam menampilkan aksi-aksi kekerasan. Keempat, kekerasan bisa merupakan refleksi dari suatu perkembangan kehidupan masyarakat yang dapat mengalami pergeseran cepat, sehingga meniscayakan timbulnya sikap instant solution maupun jalan pintas. Dan, kelima, kekerasan dipengaruhi oleh latar belakang sosial ekonomi pelaku.[5]

Disiplin merupakan hal yang seringkali menjadi tolak ukur image serta kualitas pendidikan di suatu lembaga pendidikan formal seperti sekolah, sehingga para pendidik harus bekerja keras membuat peraturan serta menertibkan siswasiswinya di sekolah. Berbagai macam cara mereka tempuh untuk menegakkan disiplin di sekolah, seperti memberikan sanksi yang keras dan tegas bagi siswa-siswi yang melanggar peraturan seperti membolos, merokok di lingkungan sekolah, terlambat, dan lain-lain. Walau demikian masih ada saja siswa-siswi yang melanggar peraturan, sehingga tak jarang guru melakukan tindak kekerasan untuk mendisiplinkan siswa-siswinya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh UNICEF (2006) di beberapa daerah di Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 80% kekerasan yang terjadi pada siswa dilakukan oleh guru, padahal guru sebagai orang tua kedua para siswa di sekolah sepatutnya menjadi seseorang yang mampu menciptakan suasana yang nyaman di lingkungan sekolah sebagai tempat yang selama ini dipercaya paling aman dan terbaik untuk anak.

Secara umum, kekerasan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh satu individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik dan atau mental (Sugiarno, 2007). Kekerasan pada siswa adalah suatu tindakan keras yang dilakukan terhadap siswa di sekolah dengan dalih mendisiplinkan siswa (Charters dalam Anshori, 2007). Ada beberapa bentuk kekerasan yang umumnya dialami atau dilakukan terhadap siswa, antara lain kekerasan fisik yaitu merupakan suatu bentuk kekerasan yang dapat mengakibatkan luka atau cedera pada siswa, seperti memukul, menganiaya, dan lain-lain. Kemudian kekerasan psikis yaitu kekerasan secara emosional dilakukan dengan cara menghina, melecehkan, mencela atau melontarkan perkataan yang menyakiti perasaan, melukai harga diri, menurunkan rasa percaya diri, membuat orang merasa hina, kecil, lemah, jelek, tidak berguna dan tidak berdaya. Adapula kekerasan defensive, kekerasan defensive dilakukan dalam rangka tindakan perlindungan, bukan tindakan penyerangan. Serta kekerasan agresif yaitu kekerasan yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu seperti merampas, dan lain-lain (Rini, 2008). Kuriake (dalam Susilowati, 2008) mengatakan bahwa di Indonesia cukup banyak guru yang menilai cara kekerasan masih efektif untuk mengendalikan siswa. Banyak guru atau para pendidik berpendapat, ketakutan murid pada hukuman fisik akan manambah ketakutan atau kewibawaan pada guru. Dengan demikian, sang murid akan lebih mudah dikendalikan (Anonim, 1999). Berdasarkan data Hotline Service Pengaduan dan Advokasi Pusat Data dan Informasi pada tahun 2005 menyebutkan bahwa 4.9% kekerasan fisik dilakukan oleh bapak guru dan 42.16% oleh ibu guru. Kekerasan psikis dilakukan oleh 4.1% bapak guru dan 6.2% oleh ibu guru.[6]

Seperti kasus yang terjadi di Gorontalo dan Jakarta Aksi kekerasan guru terhadap anak didiknya terus terjadi. Pada bulan Desember 2013 saja setidaknya sudah 2 kali terjadi aksi pemukulan guru terhadap sejumlah muridnya. Ironisnya, aksi kekerasan tersebut dilakukan dengan dalih untuk pembelajaran dan menghentikan tindakan kasar para murid, baik terhadap sesama murid maupun terhadap guru. Aksi Awaludin Korompot, guru SMKN 3 Gorontalo, terhadap 18 siswanya tergolong tindakan tak terpuji. Awaludin berdalih dia menampar 18 siswa kelas 10 atau setara kelas 1 SMKN 3 Gorontalo, dipicu oleh ulah siswa yang membuat gaduh saat jam pelajaran. Ironisnya, Awaludin akhirnya memberi penjelasan bahwa tindakannya itu adalah untuk mendidik siswa.

Akibat tindakannya tersebut saat ini Awaludin Korompot dipindahtugaskan ke Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dan tidak diperkenankan mengajar kembali. Namun apapun alasannya, menurut Pengamat Pendidikan, Darmaningtyas, tindakan pemukulan atas nama mendidik tidak dibenarkan dalam dunia pendidikan. Tindakan itu saat ini kerap muncul karena disinyalir beban guru yang terlalu berat dan tidak seimbang dengan penghasilan yang didapatkannya. Tindakan kekerasan oleh guru seperti terjadi di Gorontalo bukanlah yang pertama terjadi. Di awal Desember lalu, seorang guru di SDN 18 Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat juga melakukan aksi kekerasan terhadap 5 muridnya. Hanya karena tidak mengerjakan PR, sang guru tega memukul dan menendang 5 murid kelas 5. Tindakan sang guru membuat siswa merasa ketakutan.

Aksi kekerasan oleh guru terhadap siswanya memang tidak bisa dibenarkan, selain tidak mendidik, tindak penganiayaan terhadap siswa dikhawatirkan membuat siswa jadi trauma atau justru malah terbiasa dengan aksi kekerasan.

[1] Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[2] Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, Kata Pengantar Halaman (XV).

[3] Soeaidy, Sholeh dan Zulkhair.  Dasar Hukum Perlindungan Anak : Anak Cacat,

Anak Terlantar, Anak Kurang Mampu, Pengangkatan Anak, Pengadilan

Anak, Pekerja Anak .CV. Novindo Pustaka Mandiri. Jakarta .2001 hlm 4.

[4] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

[5] Assegaf, Abd. Rahman. Pendidikan Tanpa Kekerasan : Tipologi Kondisi,

  Kasus dan konsep. Yogyakarta ,Tiara Wacana,2004 .hlm 3-4

[6] Sugiarno, Indra. Dalam Aspek klinis kekerasan pada anak dan upaya pencegahannya. LCKI. Di       unduh pada tanggal 28 november 2014 pukul 22.00, dari http://lcki.org/images/seminar_anak/

Tatalaksana.pdf.

2. Identifikasi Masalah

  • Bagaimana bentuk pertanggungjawaban terhadap oknum guru yang melakukan tindak kekerasan kepada anak didiknya menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ?
  • Bagaimana upaya pencegahan agar oknum guru tidak melakukan kekerasan terhadap anak didiknya ?

3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian dalam penulisan ilmiah pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai, demikian halnya dalam penulisan skripsi ini juga mempunyai tujuan penulisan yaitu sebagai berikut :

  1. Untuk memahami serta mengkaji Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam mengatur mengenai ancaman pidana kepada seseorang oknum guru yang melakukan kekerasan terhadap anak murid nya
  2. Untuk mengetahui upaya pencegahan agar oknum guru tidak melakukan kekerasan terhadap anak didiknya ?

4. Kegunaan Penelitian

  • Kegunaan Teoritis
    1. Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum nasional pada umumnya dan dalam perlindungan hukum bagi generasi anak, dewasa ini yang sekaligus upaya penanganan mengenai masalah kekerasan oknum guru terhadap anak muridnya.
    2. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan bahan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademisi dan juga sebagai bahan tambahan bagi kepustakaan.
  1. Kegunaan Praktis
  2. Hasil penelitian ini secara praktis dapat bermanfaat serta memberikan gambaran yang dapat di sumbangkan pada masyarakat luas, sehingga
  3. masyarakat mengetahui dan menyadari arti pentingnya generasi muda sebagai penerus generasi bangsa.
  4. Sebagai masukan bagi pihak pembentuk kebijakan dalam hal ini yakni Komisi perlindungan anak serta Pihak Kepolisian untuk mensosialisasikan bahwa kekerasan oknum guru terhadap murid tidak bisa di benarkan.

5. Kerangka Pemikiran

Hukum adalah sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan manusia. Ia lahir dalam pergaulan dan perkembangan di tengah masyarakat serta berperan di dalam hubungan antara individu dengan individu lainnya maupun antar kelompok. Norma yang bernama hukum itu memiliki ciri khas yang berbeda dengan norma-norma sosial lain, yaitu ia memiliki daya memaksa untuk ditaati dan di patuhi. Daya memaksa itu yang kita kenal sebagai sanksi. Hukum pidana hanya membuat suatu sanksi lebih keras atas pelanggaran beberapa petunjuk-petunjuk hidup yang telah dibuat oleh hukum privat atau hukum publik, biarpun sering petunjuk-petunjuk hidup itu juga disebut dalam ketentuan-ketentuan pidana yang bersangkutan.[1]

Pasa 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechstaat). Hal ini mengisyaratkan bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah demi mencapai tujuan negara harus lah didasarkan pada hukum. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum memiliki pengertian perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk didalamnya lembaga-lembaga dan proses proses yang mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.[2]

Tujuan Negara Indonesia, seperti yang terdapat pada alinea III pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut :

“….Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”

 

Negara dalam usaha untuk mencapai tujuan negara merumuskan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum dan kaidah hukum tertinggi di Indonesia. Kemudian serta merta demi terwujudnya tujuan negara tersebut, pemerintah senantiasa membentuk suatu peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945 yang sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Pada prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektiviteit. Dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi). Berbagai kepentingan bersifat kemasyarakatan tersebut antara lain ialah ketentraman, ketenangan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.[3]

 

 

 

 

 

 

 

[1] E Utrecht, Hukum Pidana , Pustaka Tinta Mas , Bandung ,1958, hlm.66.

[2] Mochtar kusumaatmadja , Pengantar Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 2000, hlm 1.

[3] M.Abdul, Kholiq, 2002, Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana, Fakultas Hukum UII,

Yogyakarta, hlm.15