Pengertian Dan Pengaturan Narkotika Dalam Hukum Nasional

Monday, April 30th, 2018 - Tindak Pidana Khusus

Perkembangan Kejahatan Narkotika di Indonesia dimulai dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika namun Undang-Undang tersebut tidak berlaku setelah di amandemen menjadi Undang-undang narkotika terbaru yaitu Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pengaturan Narkotika dalam Undang-undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Ada beberapa jenis golongan dalam Undang-Undang narkotika yaitu Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III. Pada salah satu pertimbangannya undang-undang ini menyebutkan bahwa :

  1. Untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika.
  2. Bahwa narkotika di satu sisi sebagai obat/bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan di sisi lain dapat juga menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila di salahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian atau pengawasan yang ketat dan seksama
  3. Bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan canggih, didukung oleh organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga undang-undang No 22 Tahun 1997 tentang narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.

Dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika yang lama mengatur upaya, mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup dan pidana mati. Disamping itu, undang-undang Nomor 22 tahun 1997 juga mengatur tentang pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun, kenyataannya tindak pidana narkotika di dalam masyarakat menunjukan kecenderungan yang semakin meningkat dengan korban yang meluas, terutama dikalangan remaja, dan generasi muda pada umumnya, tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perorangan tetapi sudah melibatkan orang perseorangan secara bersama-sama bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dan jaringan yang luas, bekerja sangat rapi dan rahasia baik tingkat nasional maupun internasional.

Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif, selain itu untuk mencegah masyarakat dari penyalahgunaan narkotika. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang baru mengatur tentang prekusor narkotika, karena prekusor narkotika adalah zat/bahan pemula yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. Dalam undang-undang ini dilampirkan mengenai prekusor narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis prekusor narkotika.

Dalam praktik terkadang terjadi suatu aturan hukum tidak efektif diterapkan di masyarakat sehingga tujuan Undang-Undang tersebut tidak dapat dicapai secara maksimal. Hal ini juga terjadi pada Undang-Undang Narkotika. Undang-Undang Narkotika telah beberapa kali diganti dengan undang-undang baru karena dianggap Undang-undang Narkotika yang lama sudah tertinggal oleh perkembangan dan maraknya penggunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia, yang menunjukkan kecenderungan semakin meningkat baik dan mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika karena adanya kesadaran yang mendasar bahwa diperlukan upaya rehabilitatif, khususnya bagi pengguna karena keterbatasan efek jera pemenjaraan dan fasilitas serta sumberdaya yang ada. Terkait pelaksanaannya Pemerintah juga menetapkan  Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Tujuannya adalah untuk memenuhi hak Pecandu Narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan melibatkan masyarakat. Penjara bukan jawaban untuk menyembuhkan pengguna narkotika. Oleh karenanya, diperlukan sebuah pola baru yang membantu pengguna keluar dari kecanduan, bukan menempatkan mereka dalam penjara. Hanya rehabilitas yang akan membawa mereka keluar dari kecanduan. Dan tentunya Pemerintah mengharapkan masyarakat memahami tujuan dari peraturan tersebut dan melaksanankannya.

Agar tujuan Pemerintah efektif tercapai perlu diciptakannya suatu sistem hukum yaitu dengan mempersatukan terlebih dahulu struktur sosial yang ada. Dalam hal ini harus ada koordinasi lintas sektoral yang baik antara Kementerian Kesehatan RI, Badan Narkotika Nasional RI, Kepolisian RI, Pemerintah daerah, Direktorat Bina Kesehatan Jiwa dan instansi terkait dengan sebuah tujuan mulia yaitu untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkotika. Komunikasi dan sosialisasi harus dilakukan untuk membina kesadaran hukum masyarakat. Demikian juga sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum juga penting, jika tidak akan menjadi kendala dan menimbulkan beberapa persoalan di masyarakat.

Dalam memerangi kejahatan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, pemerintah harus aktif dalam mensosialisasikan peraturan per Undang-undangan yang telah dibentuk agar semua element masyarakat khususnya dikalangan remaja, agar mereka mengetahui akibat hukum dari tindakan-tindakan melawan hukum penyalahgunaan narkotika.

Negara  berkepentingan untuk memastikan bahwa setiap warga negaranya mampu menikmati berbagai pelayanan mendasar yang diselenggarakan negara termasuk akses pada keadilan. Langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah terkait komitmen pemerintah dan seluruh masyarakat, adalah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika karena adanya kesadaran yang mendasar bahwa diperlukan upaya rehabilitatif, khususnya bagi pengguna karena keterbatasan efek jera pemenjaraan dan fasilitas serta sumberdaya yang ada.  Pengalaman  terbaik  dalam  penanggulangan  penggunaan Narkotika  di manca negara khususnya  di  Australia,  juga menunjukkan bahwa diversi ke pemulihan dan rehabilitasi bagi  pengguna  Napza  terbukti lebih efektif  dan  murah  dibanding pemenjaraan.